"Reformasi birokrasi harus didukung political commitment, kejelasan agenda reformasi birokrasi, dan mesin reformasi secara nasional maupun di masing-masing kementerian/lembaga dan Pemda," kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN&RB) Eko Prasojo dalam keterangan poersnya, Kamis (30/8).
Dari ketiga hal itu, lanjutnya, komitmen politik dan sumber daya manusia sebagai mesin penggerak reformasi birokrasi masih mengkhawatirkan. Terutama pada level kementerian dan pemda.
"Dari pengalaman yang ada, reformasi birokrasi di daerah sangat ditentukan oleh komitmen dari kepala daerah. Jadi kalau kadanya tidak reformis sudah pasti reformasi birokrasinya mandek," ucapnya.
Diakuinya, agenda reformasi birokrasi sangat ambisius, dan merupakan momentum penting dalam dua tahun ini. Jika gagal dalam dua tahun ini, akan sulit mencari momentum berikutnya, karena trust public akan hilang.
Dalam percepatan reformasi birokrasi, terdapat 10 agenda reformasi sebagai pengungkit perubahan. Kesepuluh agenda itu adalah : (1) assesmen kelembagaan kementerian/lembaga; (2) system rekruitmen PNS (nasional) berbasis teknologi informasi, yakni dengan CAT system; (3) sistem promosi terbuka untuk 6.400 pejabat eselon I dan II melalui assessment centre; (4) sistem monitoring pelayanan publik; (5) sistem penanganan pengaduan masyarakat secara nasional; (6) sistem manajemen sumberdaya pemerintah; (7) reformasi internal Kementerian PAN dan RB; (8) kampanye publik untuk reformasi birokrasi; (9) penilaian kompetensi PNS secara nasional; (10) integrasi sistem kompetensi SDM berbasis elektronik. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Dicurigai Berlindung Di Balik Surat Izin Presiden
Redaktur : Tim Redaksi