"Ada perwira, ada (perwira) menengah dan ada juga yang jenderal. Itukan sudah lama," jelas Yusuf, usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, Senin (20/2).
Dalam menelusuri transaksi mencurigakan milik para jenderal itu, PPATK tidak mendapat tekanan. Kalau pun ada tekanan, tegas Yusuf, dirinya tidak akan takut. "Saya kan bekerja," jelasnya.
Selain transaksi mencurigkan milik perwira di Kepolisian, PPATK juga menemukan laporan yang sama milik para perwira TNI.
"Hasil laporan kami, Tahun 2011 ada. Kita satukan rekening Polri/TNI. Cuma undang-undang belum mengatur kalau TNI kita serahkan pada siapa. Karena itu, saya mau bertemu dengan Panglima TNI untuk membicarakan soal itu," jelasnya.
Yusuf tak mau memerinci apakah memang banyak transaksi mencurigkan yang melibatkan TNI. Karena saat ini pihaknya masih memprosesnya. "Yang pasti, ada soal itu," ungkapnya.
Yang melakukan transaksi mencurigkan itu lebih banyak Polisi atau TNI?
"Kami masih proses. Masih dianalisis. Kalau TNI juga ada tapi saya lupa angka persisnya," jawabnya.
Tapi, Yusuf memastikan, kalau proses penelusuran transaksi mencurigkan itu sudah selesai, pihaknya akan melaporkan ke penegak hukum. (zul/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahun Ini, BPS Tak Mampu Bayar Gaji PNS
Redaktur : Tim Redaksi