JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengungkapkan bahwa campur tangan pihak ketiga menjadi salah satu kendala dalam merelokasi warga Waduk Pluit, Jakarta Utara. Pihak ketiga tersebut membujuk warga untuk menolak rencana relokasi yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta
"Masalahnya ada pihak ketiga yang ikut masuk. Yang ribut-ribut itu bukan masyarakat, ini kan ada kepentingan bisnis, sudah diklaim oleh usaha, kami ngerti lah," kata Jokowi saat ditemui di Kampung Makassar, Jakarta Timur, Jumat (3/5).
Jokowi tidak menyebutkan siapa pihak ketiga yang dimaksud atau apa kepentingannya. Namun, Jokowi mengatakan bahwa area Waduk Pluit menjadi arena pertarungan usaha-usaha besar.
Untuk mengalahkan pengaruh pihak ketiga ini Jokowi terus melakukan sosialisasi secara intensif terkait rencana relokasi. Menurutnya, relokasi harus terealisasi karena berkaitan dengan kesuksesan program pencegahan banjir.
"Tiap hari saya ketemu, saya sampaikan bahwa itu waduk yang akan kita perdalam, kita kerjakan, dan warga disiapkan. Kita beritahu terus, kita beri solusi, kalau rakyat membutuhkan rumah, ya kita siapkan," papar mantan Wali Kota Surakarta itu.
Sekitar 20 hektar area Waduk Pluit ditempati secara ilegal oleh warga. Sekitar 17 ribu kepala keluarga sempat tercatat menempati area tersebut.
Keberadaan penduduk liar ini menghalangi usaha Pemprov DKI Jakarta untuk menormalisasi waduk yang menjadi muara ke 13 sungai ibu kota. Untuk mengatasi hal ini Gubernur Jokowi memutuskan untuk merelokasi mereka ke rumah susun milik pemerintah di daerah Marunda dan Muara Baru.
Sebagian warga telah bersedia untuk mematuhi kebijakan tersebut. Namun hingga saat ini masih banyak yang melakukan penolakan. (dil/jpnn)
"Masalahnya ada pihak ketiga yang ikut masuk. Yang ribut-ribut itu bukan masyarakat, ini kan ada kepentingan bisnis, sudah diklaim oleh usaha, kami ngerti lah," kata Jokowi saat ditemui di Kampung Makassar, Jakarta Timur, Jumat (3/5).
Jokowi tidak menyebutkan siapa pihak ketiga yang dimaksud atau apa kepentingannya. Namun, Jokowi mengatakan bahwa area Waduk Pluit menjadi arena pertarungan usaha-usaha besar.
Untuk mengalahkan pengaruh pihak ketiga ini Jokowi terus melakukan sosialisasi secara intensif terkait rencana relokasi. Menurutnya, relokasi harus terealisasi karena berkaitan dengan kesuksesan program pencegahan banjir.
"Tiap hari saya ketemu, saya sampaikan bahwa itu waduk yang akan kita perdalam, kita kerjakan, dan warga disiapkan. Kita beritahu terus, kita beri solusi, kalau rakyat membutuhkan rumah, ya kita siapkan," papar mantan Wali Kota Surakarta itu.
Sekitar 20 hektar area Waduk Pluit ditempati secara ilegal oleh warga. Sekitar 17 ribu kepala keluarga sempat tercatat menempati area tersebut.
Keberadaan penduduk liar ini menghalangi usaha Pemprov DKI Jakarta untuk menormalisasi waduk yang menjadi muara ke 13 sungai ibu kota. Untuk mengatasi hal ini Gubernur Jokowi memutuskan untuk merelokasi mereka ke rumah susun milik pemerintah di daerah Marunda dan Muara Baru.
Sebagian warga telah bersedia untuk mematuhi kebijakan tersebut. Namun hingga saat ini masih banyak yang melakukan penolakan. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pileg, Walikota Wajib Netral
Redaktur : Tim Redaksi