JAKARTA - Tiga lembaga dianggap paling korup di wilayah Asia Tenggara di antaranya kepolisian, parlemen dan peradilan. Hal ini terungkap survei Global Corruption Barometer (GCB) 2013 oleh Transparency International Indonesia (TII). GCB ini melakukan survei pada 114 ribu orang di 107 negara. Untuk di Indonesia disurvei 1000 responden di lima kota yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung. Sedangkan di wilayah Asia Tenggara di antaranya Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam.
"Untuk Asia Tenggara paling tinggi korup itu polisi. Kalau satu persatu per negara di Kamboja paling tinggi korupsi, peradilannya, di Indonesia paling tinggi parlemen dan polisi. Sementara di Malaysia, Filipina dan Vietnam tertinggi korup adalah polisi. Di Thailand partai politik dan polisi tertinggi korupsinya," ujar peneliti TII Wahyudi dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Selasa, (9/7).
Sementara itu, skala korupsi menurut kelembagaan di Asia Tenggara yang paling tinggi melakukan korupsi menurut responden adalah institusi kepolisian dengan jumlah 3,9 persen. Disusul partai politik dengan jumlah 3,6 persen. Di urutan ketiga diisi oleh pejabat publik yang dianggap korup dengan jumlah 3,5 persen. Disusul peradilan dengan jumlah 3,4 persen. Parlemen sendiri dianggap korup oleh 3,3 persen responden. Di urutan berikutnya ada bidang bisnis dengan jumlah 3,1 persen. Bidang kesehatan dan pendidikan dianggap korup oleh 2,9 responden.
"Urutan terendah ada militer 2,8 persen, media 2,5 persen, LSM 2,5 persen dan lembaga keagamaan 2,2 persen," sambung Wahyudi.
Selain melihat dari sisi Asia Tenggara, menurut Wahyudi, dari hasil survei di Indonesia disebutkan kepolisian juga paling tinggi indikasi terkorup yaitu 4,5 persen. Masih dengan jumlah yang sama disusul oleh parlemen. Di urutan ketiga terkorup adalah peradilan sebesar 4,4 persen dan partai politik di 4,3 persen.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengungkapkan, pihaknya masih terus membuat terobosan untuk memberantas korupsi, meski jumlah korupsi semakin tinggi saat ini.
"Selama dua tahun belakangan, sudah ada tersangka menteri aktif, ketua umum parpol, pejabat negara, ini akan terus kita tingkatkan pemberantasan korupsi. Meski mungkin masih banyak juga orang yang takut melaporkan kasus korupsi. Tapi kita tetap jalan," kata Adnan. (flo/jpnn)
"Untuk Asia Tenggara paling tinggi korup itu polisi. Kalau satu persatu per negara di Kamboja paling tinggi korupsi, peradilannya, di Indonesia paling tinggi parlemen dan polisi. Sementara di Malaysia, Filipina dan Vietnam tertinggi korup adalah polisi. Di Thailand partai politik dan polisi tertinggi korupsinya," ujar peneliti TII Wahyudi dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Selasa, (9/7).
Sementara itu, skala korupsi menurut kelembagaan di Asia Tenggara yang paling tinggi melakukan korupsi menurut responden adalah institusi kepolisian dengan jumlah 3,9 persen. Disusul partai politik dengan jumlah 3,6 persen. Di urutan ketiga diisi oleh pejabat publik yang dianggap korup dengan jumlah 3,5 persen. Disusul peradilan dengan jumlah 3,4 persen. Parlemen sendiri dianggap korup oleh 3,3 persen responden. Di urutan berikutnya ada bidang bisnis dengan jumlah 3,1 persen. Bidang kesehatan dan pendidikan dianggap korup oleh 2,9 responden.
"Urutan terendah ada militer 2,8 persen, media 2,5 persen, LSM 2,5 persen dan lembaga keagamaan 2,2 persen," sambung Wahyudi.
Selain melihat dari sisi Asia Tenggara, menurut Wahyudi, dari hasil survei di Indonesia disebutkan kepolisian juga paling tinggi indikasi terkorup yaitu 4,5 persen. Masih dengan jumlah yang sama disusul oleh parlemen. Di urutan ketiga terkorup adalah peradilan sebesar 4,4 persen dan partai politik di 4,3 persen.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengungkapkan, pihaknya masih terus membuat terobosan untuk memberantas korupsi, meski jumlah korupsi semakin tinggi saat ini.
"Selama dua tahun belakangan, sudah ada tersangka menteri aktif, ketua umum parpol, pejabat negara, ini akan terus kita tingkatkan pemberantasan korupsi. Meski mungkin masih banyak juga orang yang takut melaporkan kasus korupsi. Tapi kita tetap jalan," kata Adnan. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nanan Bantah Dana Mengalir Rp 1,5 Miliar ke Itwasum
Redaktur : Tim Redaksi