LONDON - Kepolisian di dua provinsi utama di Inggris, West Midlands dan Surrey dikabarkan akan memberikan wewenang bagi perusahaan keamanan swasta di negara tersebut untuk mengambil-alih tugas polisi. Polisi swasta itu nantinya akan diberi kewenangan dalam melakukan patroli keamanan dan menyelidiki kasus kejahatan.
Hal ini merupakan bagian dari rencana privatisasi yang diklaim pejabat kepolisian dan pemerintahan lokal sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  Dikutip dari The Guardian, kemarin (3/3) kedua provinsi  telah memulai pendaftaran tender proyek dengan melibatkan G4S, sebuah perusahaan keamanan global asal negara Ratu Elizabeth itu dan beberapa perusahaan lainnya.
Total kontrak yang ditawarkan kepada pemenang tender dilaporkan mencapai £ 1,5 miliar atau lebih dari Rp21,5 triliun. Nilai ini bisa melonjak ke angka £ 3,5 miliar jika kepolisian di daerah lain bergabung dalam program yang sama.
Berdasarkan salinan dokumen penawaran tender yang diperoleh The Guardian, aktivitas polisi yang akan diambil-alih swasta melalui mekanisme kerjasama tersebut di antaranya adalah proses penahanan tersangka kejahatan, penanganan laporan gangguan keamanan, pekerjaan intelijen, serta pengolahan TKP. Selain itu, rekanan swasta tersebut juga akan diberi wewenang mengelola keuangan dan membina sumber daya manusia.
Dilaporkan pula bahwa para perusahaan yang telah melakukan pendaftaran tender secara online akan bertemu dalam suatu pertemuan dengan pejabat yang berwenang tanggal 14 Maret mendatang. Persetujuan akhir atas kontrak kerjasama tersebut akan dilakukan oleh kepala kepolisian West Midlands yang baru akan dilantik bulan November mendatang. Sang pemenang tender dilaporkan akan mulai bekerja bulan Februari tahun depan.
Menteri Dalam Negeri Inggris Raya Theresa May dilaporkan merupakan salah satu pendukung utama program privatisasi tersebut. May yang sebelumnya telah menyetujui pemotongan anggaraan kepolisian daerah sebesar 20 persen, menyatakan bahwa program tersebut tidak akan mengorbankan kredibilitas polisi.
Dalam suatu sesi konferensi pers hari Kamis (1/3) lalu, May menyatakan keinginannya agar program kemitraan bisnis tersebut dapat berjalan efektif bulan Maret 2013. Akan tetapi, optimisme May telah banyak mendapat tentangan dari banyak kalangan, termasuk dari kepala kantor serikat polisi dan pekerja kehakiman Inggris Ben Priestley.
Priestley menyatakan kepada The Guardian, program pelibatan sektor swasta dalam tugas kepolisian yang diprakarsai kepolisian West Midlands dan Surrey merupakan suatu eksperimen tidak perlu yang pada akhirnya akan merugikan rakyat dan keamanan nasional. Lebih lanjut dia juga memperingatkan kepolisian untuk tidak termakan bujuk rayu pihak swasta yang hanya mempedulikan keuntungan.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kurung Balita, Pasutri di Wales Dipenjara
Redaktur : Tim Redaksi