Kepuasan Publik Tinggi, Elektabilitas Jokowi tak Tertandingi

Rabu, 13 September 2017 – 05:43 WIB
Presiden Jokowi disambut para santri. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Survei terbaru Center for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukkan, kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla mencapai 68,3 persen.

Angka itu meningkat dari dua tahun sebelumnya, masing-masing 66,5 persen pada 2016 dan 50,6 persen pada 2015.

BACA JUGA: Survei Terkini: Prabowo, Gatot dan AHY Jauh di Bawah Jokowi

Peneliti CSIS Arya Fernandez menjelaskan, kondisi tersebut didorong peningkatan kepuasan di tiga sektor utama, yakni hukum, ekonomi, dan maritim.

Di sektor ekonomi, misalnya, meski masih di bawah 60 persen, trennya meningkat. ’’Sumbangan terbesar kepuasan pada pembangunan,’’ ujarnya di kantor CSIS, Jakarta, kemarin (12/9).

BACA JUGA: Rakyat Semakin Puas, Pemerintah Tak Mau Terlena

Posisi elektoral Jokowi juga tinggi. Dalam survei, elektabilitasnya mencapai 50,9 persen. Jauh meninggalkan Prabowo Subianto yang berada di kisaran 25,8 persen.

Dalam korelasinya dengan pilihan partai, mayoritas konstituen partai pendukungnya pun menyatakan kesetiaan. ’’Hanya massa PAN dan Hanura yang banyak memilih Prabowo,’’ tuturnya.

BACA JUGA: Nah, Pegiat KontraS Sebut Rezim Jokowi Sudah Mirip Orde Baru

Meski demikian, lanjut Arya, langkah Jokowi melaju ke periode keduanya tidak lantas bisa melenggang begitu saja.

Dari semua sektor yang terpotret, dia menilai aspek ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Sebab, angka 56,9 persen bukanlah angka yang aman.

Arya menilai, aspek ekonomi merupakan alat pemukul utama bagi elektabilitas. Jika masyarakat merasa kebutuhan pokok sulit terpenuhi, potensi keterpilihannya mengecil.

Dia mencontohkan saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menang pada periode kedua 2009 lalu, kepuasan ekonomi berada di kisaran 62 persen.

Jokowi masih memiliki waktu sekitar satu tahun untuk memperbaiki catatan tersebut. ’’Jokowi pun sepertinya memahami ini. Buktinya, saat reshuffle lalu, pos ekonomi paling banyak dievaluasi,’’ terangnya.

Direktur Eksekutif CSIS Philips Vermonte menambahkan, kegagalan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di DKI Jakarta juga perlu dicatat.

Sebab, Ahok yang memiliki kepuasan tinggi bisa terjungkal saat kontestasi dilakukan. Terlebih saat isu-isu di luar pemerintahan justru ditonjolkan.

Dengan identitas pribumi dan muslim, Jokowi relatif aman jika dibandingkan dengan Ahok yang minoritas. Namun, tetap saja, isu-isu non pemerintahan perlu diwaspadai.

Senada dengan Arya, Philips juga menilai sektor ekonomi harus menjadi perhatian. Apalagi, jika dilihat dari aspek usia dan pendidikan, pemilih Prabowo di area lulusan SMA–D-3 dengan usia 20–29 tahun cukup tinggi.

’’Itu usia para pencari kerja dan terkorelasi dengan lapangan kerja yang masih menjadi masalah. Jadi, problem ekonomi harus dituntaskan,’’ ungkapnya. (far/c19/fat)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Dikomplain Soal Raisa dan Bella yang Dinikahi WNA


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler