Kerasnya Pemberantasan Korupsi Dicurigai Berbau Politik

Minggu, 14 Juni 2015 – 07:23 WIB
REPUTASI HANCUR: Purnawirawan Jenderal Guo Boxiong menyalami anggota di Shijiazhuang, Provinsi Hebei, Tiongkok, pada 1 Februari 2007. (Stringer/Reuters)

jpnn.com - HUKUMAN seumur hidup yang dijatuhkan kepada mantan kepala keamanan dalam negeri Zhou Yongkang, menjadi tonggak sejarah baru kampanye antikorupsi di Tiongkok.

Dengan putusan itu, pemerintahan Xi Jinping seakan ingin menunjukkan bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum. Namun, di sisi lain, beredar kabar bahwa Zhou dihukum karena melawan sang presiden.

BACA JUGA: WOW... Richard Branson Menawarkan Ayah Baru Cuti Setahun dengan Gaji Penuh

Sejak putusan hukuman seumur hidup kepada Zhou Yongkang dijatuhkan pada Kamis (11/6), Partai Komunis dan lembaga antikorupsi menjadi pembicaraan penduduk. Mereka mengelu-elukan penanganan korupsi yang tidak pandang bulu. Berbagai media juga menyebut kasus Zhou merupakan bukti nyata kebulatan tekad pemerintah untuk menghapus korupsi.

Sebab, Zhou bukan orang sembarangan. Selain pernah menjadi petinggi militer, Zhou adalah mantan anggota Komite Politbiro yang memiliki pengaruh besar terhadap berbagai peraturan di Tiongkok.

BACA JUGA: Lihat nih, 100 Orang Pejalan Kaki Mengangkat Bus untuk Selamatkan Wanita Tua Ini

’’Disiplin partai dan hukum nasional diterapkan pada semua orang di Partai Komunis Tiongkok (CPC). Seperti halnya (berlaku pada) mantan pemimpin negara dan pemimpin partai, Zhou, yang telah melakukan kejahatan, mengakibatkan banyak kerugian pada partai serta masyarakat dan menghancurkan image partai dan kesucian hukum,’’ tulis salah satu artikel yang diterbitkan People’s Daily Jumat (12/6).

Puluhan tahun menjadi pejabat penting, Zhou memang tak main-main dalam korupsi. Di pengadilan Zhou terbukti telah menerima suap CNY 130 juta (sekitar Rp 279 miliar). Dia juga memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan pada lima orang yang diidentifikasi sebagai Wu Bing, Ding Xuefeng, Wen Qingshan, Zhou Hao, dan Jiang Jiemin.

BACA JUGA: Ibu Tak Kuasa Menahan Tangis saat Kembali kepada Empat Anaknya yang Bunuh Diri

Zhou menerima uang dan properti dari Jiang senilai CNY 731.100 (sekitar Rp 1,6 miliar). Istri Zhou, Jia Xiaoye, dan anak lelakinya, Zhou Bin, juga menerima uang serta properti senilai CNY 129 juta (Rp 276,7 miliar). Seluruh orang-orang itu tengah menjalani penyelidikan. Jiang bahkan sudah diadili dan mengaku bersalah. Namun, belum ada putusan hukuman yang diterima.

”Ini menunjukkan bahwa tidak peduli berapa besar kekuatan yang dimiliki oleh seseorang dan betapa tinggi posisinya, dia harus dihukum berat karena melanggar disiplin partai dan hukum negara,” tulis People’s Daily.

Zhou hanyalah permulaan. Saat ini orang-orang di lingkaran Zhou ikut disorot. Tidak tertutup kemungkinan mantan pejabat dan pejabat yang masih aktif dengan kedudukan seperti Zhou segera menyusul menjadi pesakitan.

Meski begitu, banyak pengamat yang menilai Zhou masuk penjara bukan karena kasus korupsi. Kejahatan sesungguhnya yang dilakukan Zhou adalah menjadi ancaman bagi pemerintahan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Bukan rahasia lagi, Zhou merupakan salah seorang petinggi yang menolak Xi berkuasa. Salah satu buktinya adalah banyaknya pejabat di Tiongkok yang memiliki kekayaan luar biasa namun belum tersentuh hukum sama sekali.

Sumber di lingkungan petinggi Tiongkok menuturkan bahwa Zhou menjadi target karena menjadi ancaman. Menurut dia, kampanye antikorupsi memiliki dua wajah. Kampanye itu tidak berlaku sama bagi keluarga para petinggi Tiongkok yang memiliki kekuasaan seperti Zhou.

”Pengadilan Zhou itu terkait kesetiaan kepada Xi dan kontrol (kekuasaan). Hukum tidak ada hubungannya dengan ini. Hukum hanya berlaku insidental,” ujar pengamat Tiongkok dari Universitas Nottingham, Inggris, Steve Tsang.

Bahkan, Zhou diadili secara tertutup sejatinya bukan karena takut rahasia negara yang dibacakan dalam pengadilan akan tersebar luas. Melainkan untuk menyelamatkan wajah partai agar tak malu jika terlalu banyak hal terungkap ke publik.

”Xi tidak ingin pengadilan tertutup, tapi baginya ini adalah rencana B,” ujar Tsang.

"Pengadilan terbuka merupakan pesan yang jelas bahwa partai telah berusaha mencuci tangan (dari kesalahan) melalui apa yang disebut dengan aturan hukum,” tambahnya. (CCTV/FT/The Wall Street Journal/sha/c10/ami)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lamaran Lucu : Beri Aku Cintamu dan Aku akan Memberikan Rumahku


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler