jpnn.com - JAKARTA - Peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan pemenuhan delapan standar minimal pelayanan (SMP) di sekolah masih belum maksimal.
Di beberapa daerah, sekolah sangat sulit mengejar standar tersebut. Sehingga gerakan penerapan standar nasional Indonesia (SNI) bagi sekolah perlu terus digenjot.
Kedelapan SMP di sektor pendidikan itu adalah, standar isi (kurikulum), kompetensi lulusan, proses pendidikan, dan kualitas pendidik. Kemudian standar sarana-prasarana, pengelolaan (manajemen), pembiayaan, dan evaluasi pendidikan.
BACA JUGA: Anies : Segera Evaluasi Kurikulum 2013
Kepala Basan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya mengatakan, untuk menjamin pemenuhan standar tadi, setiap sekolah bisa mengajukan SNI.
"Sekarang sekolah yang sudah memiliki dan mulai mendaftar SNI terus bertambah. Pemerintah akan menggenjot terus," katanya saat dihibungi kemarin.
Dengan fenomena ini, pria yang juga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu optimis pemenuhan layanan pendidikan berkualitas bisa terus ditingkatkan. Peran pemerintah daerah untuk mengawal SNI bagi sekolah-sekolah di wilayahnya, juga diharapkan semakin besar.
Dari analis BSN saat ini, hampir seluruh pengajuan SNI di lingkungan sekolah muncul dari kelompok sekolah menengah kejuruan (SMK). Sebab keberadaan SNI di SMK secara tidak langsung bisa mendongkrak performa lulusannya di kalangan industri atau dunia kerja.
Menurut Bambang, lulusan SMK diproyeksikan untuk siap bekerja. Umumnya komunitas industri yang ingin menyerap lulusan SMK, melihat apakah sekolah itu sudah berlabel SNI atau belum. Murid lulusan SMK yang sudah ber-SNI, lebih berpeluang dilirik kalangan industri.
Di antara sekolah yang sukses menerapkan SNI dan mendapatkan penghargaan BSN adalah SMK-SMTI Jogjakarta. Sekolah yang masuk kelompok keahlian industri ini mendapatkan penghargaan untuk kategori perusahaan/organisasi kecil jasa.
Kepala SMK-SMTI Jogjakarta Tri Ernawati mengatakan, mengurus SNI tidak sulit. "Pokoknya delapan standar minimal pendidikan dipenuhi dulu," katanya.
BACA JUGA: FSGI Apresiasi Fungsi Unas Jadi Alat Pemetaan
Ernawati juga mengatakan, biaya pengurusan SNI tidak boleh dibebankan kepada siswa. Selain itu keberadaan sertifikat SNI juga tidak boleh dipakai alasan untuk menaikkan SPP.
Ia menegaskan SNI murni dipakai untuk penjaminan kualitas pengelolaan pendidikan. Ernawati mengatakan, dengan label SNI itu, banyak anak didiknya yang sudah diserap dunia industri meskipun belum lulus. "Spesialisasi di sekolah kami adalah bidang kimia industri," paparnya.
Ernawati mengatakan dari 33 unit SMK di seluruh wilayah Jogjakarta, sekitar 50 persen sudah memiliki label SNI. Dia berharap sekolah-sekolah lainnya juga segera mengurus SNI. Sehingga masyarakat memiliki pilihan sekolah ber-SNI yang banyak. (wan)
BACA JUGA: Alih Pengelolaan PTAIN Perlu Dikaji
BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru SD Kesulitan Terapkan K-13
Redaktur : Tim Redaksi