jpnn.com, JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Komisi II DPR RI tentang program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.
Hal tersebut setelah Kepala BPIP Yudian Wahyudi didampingi wakilnya, Karjono, dan sekretaris utama Adhiantirt menyampaikan pengantar program kegiatan BPIP pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu, (21/9).
BACA JUGA: BPIP Bersama Kemendikbudristek Bahas RUU Sisdiknas dan Implementasi Buku Pancasila
"Program dan kegiatan kami sangat strategis baik program dukungan manajemen maupun program pembinaan ideologi pancasila," ujarnya saat menyampaikan paparan.
Dia mengatakan, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, BPIP mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut selamat tiga kali, yakni pada tahun anggaran 2019, 2020, dan 2021.
BACA JUGA: Kepala BPIP Bekali Pasis Dikreg LXII Seskoad Agar Memahami Makna Salam Pancasila
"Turut kami sampaikan berdasarkan surat Laporan BPK tahun 2022 kami telah mendapatkan WTP secara berturut-turut," paparnya.
Lebih dari itu, dia menjelaskan saat ini BPIP mendapatkan amanat berdasarkan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
BACA JUGA: Menpora Amali Pastikan 6 Stadion Siap Gelar Piala Dunia U-20
"Kami selalu mendukung agenda pembangunan pemerintah dalam prioritas nasional nomor 1, yaitu revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila, termasuk kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, bahkan bela negara," tegasnya.
Dalam mencapai target RPJMN tersebut terdapat beberapa kegiatan Prioritas Nasional yang akan dihasilkan pada tahun 2023 seperti meningkatkan kesepahaman dengan kementerian, lembaga, ormas, media, pengusaha, dan masyarakat.
Selain itu, Yudian mengatakan ada beberapa strategis pada 2023, seperti penyusunan NSPK akreditasi penyelenggaraan diklat PIP, pembentukan jejaring pancamandala, pembangunan desa berdikari, penetapan dan pengarahan Purnapaskibraka Duta Pancasila.
"BPIP juga mendapatkan tugas baru berdasarkan Perpres Nomor 52 tahun 2022 tentang Program Paskibraka, yang merupakan strategi dalam pembinaan ideologi Pancasila," ujarnya.
Yudian berharap ada dukungan dari Komisi II DPR RI tentang anggaran untuk tahun anggaran 2023 karena banyak sekali bahkan tambahan program kegiatan untuk pengarusutamaan Pembinaan Ideologi Pancasila.
"Besar harapan kami usulan tersebut dapat didukung DPR RI sehingga dapat terwujudnya implementasi pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat," ucapnya.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, seluruh anggota Komisi II mendukung dan mengapresiasi program dan kegiatan BPIP pada tahun anggaran sebelumnya maupun tahun anggaran 2023.
Meskipun demikian mereka berharap ada terobosan atau inovasi baru dalam merancang program dan kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPIP di tahun 2023 sehingga dalam realisasi anggarannya maksimal.
"Pada dasarnya kami selalu mendukung seluruh kegiatan dan program BPIP, tetapi kami berharap ada terobosan-terobosan lain dari BPIP," ujarnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi