Menanggapi kritik ini, Menteri Agama Suryadharma Ali membantah bahwa kementriannya tidak berkomitmen terhadap kerukunan beragama. Ia mengatakan, besarnya anggaran tidak ada hubungannya dengan komitmen.
"Ya apa itu, komitmen tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk jumlah anggaran. Oleh karenanya, Kementerian Agama merumuskan langkah efektif untuk pencegahan," kata Suryadharma kepada pers di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (6/9).
Menurutnya, kerukunan antar umat beragama di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik. Ia mengklaim, kebanyakan insiden bentrok bermotif agama disebabkan provokasi dari pihak luar. Kemenag pun mengutamakan langkah pencegahan untuk menghalangi provokasi pihak eksternal.
"Pemerintah akan merumuskan, bagaimana dapat melakukan tindakan. Ketika ada tanda-tanda itu pemerintah sudah mengambil tindakan dini," ucap Ketua Umum PPP tersebut.
Suryadharma mencontohkan, konflik di Sampang yang dilatari konflik keluarga dan bukan agama. Ia juga mencontohkan konflik di Temanggung yang menurutnya dipicu oleh pendatang.
Lebih lanjut, Suryadharma menekankan pentingnya penegakan aturan dalam kebebasan beragama. Ia menilai, perundang-undangan di negara ini perlu dibenahi agat tidak muncul penafsiran yang beragam.
"Itu UU nomor 1 PNPS 65 tentang penodaan agama itu juga harus dijabarkan,
Sekarang samar penodaan agama dengan kebebasan beragama," imbuh menteri yang kerap disapa SDA itu. Soal kebebasan agama, Suryadharma menilai tak bisa dipisahkan dengan penegan hak asasi manusia. Namun, ia mengingatkan bahwa penegakan HAM tidak hanya untuk kaum minoritas. Ia menghimbau agar ada pemahaman yang sama mengenai HAM dalam kebebasan agama.
"Banyak pengamat meributkan HAM minoritas, kelompok mayoritas punya HAM juga begitu. Kita duduk bareng merumuskan apa kebebasan, demokrasi," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bareskrim Geledah Rumah Mertua Sukotjo Bambang
Redaktur : Tim Redaksi