jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu segera mengambil langkah strategis menghadapi tingkat kesenjangan ekonomi yang semakin melebar.
Pasalnya, indeks kesenjangan pengeluaran penduduk Indonesia atau gini ratio, kini mencapai angka 0,42 atau memasuki taraf membahayakan.
BACA JUGA: Pak JK Cemaskan Kesenjangan Sosial
"Kesenjangan antara golongan kaya dan miskin di Indonesia yang berjalan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, telah tumbuh lebih cepat dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara," ujar Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar, saat berbicara pada dialog yang digelar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (23/3).
Selain gini ratio, laporan Global Wealth yang dibuat Credit Suisse's, kata Marwan, juga menetapkan Indonesia peringkat keempat negara yang kesenjangan ekonominya paling timpang di dunia.
BACA JUGA: Laskar Aswaja Punya Mabes untuk Tangkal Radikalisme
Di mana 1 persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional.
“Kondisi tersebut membuat Indonesia harus menghadapi sedikit kebisingan dan kegaduhan ekonomi, kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang sangat lebar itu membuat Indonesia dinilai benar-benar menghadapi darurat kesenjangan,” ucap mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) tersebut.
Tingkat pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia, kata Marwan, sejauh ini juga masih terkesan bertumpu hanya di wilayah Pulau Jawa. Sementara di luar Jawa masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil.
"Pulau Jawa bisa menyumbang 58 persen terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, tingkat kemiskinan dan penganggurannya pun relatif rendah. Sedangkan di luar Pulau Jawa tingkat pertumbuhan ekonominya masih berada di kisaran 2 persen sampai 7,4 persen, belum lagi tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi dibanding Pulau Jawa," bebernya.
Karena itu kata Marwan, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis.
Di antaranya, menggulirkan program pembangunan dengan adil dan merata dengan memperkuat daerah-daerah terluar. Guna menekan disparitas ekonomi, memperjelas keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
"Selain itu, lembaga-lembaga ekonomi masyarakat, seperti UMKM perlu diperkuat, mengingat besarnya konstribusi UMKM terhadap PDB nasional yang tercatat mencapai 61,41 persen," pungkas Marwan.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang