jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menyoroti kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kondisi ini merupakan dampak dari kebijakan ugal-ugalan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), khususnya dalam upaya memenangkan Pilpres 2024 untuk mendukung anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.
BACA JUGA: Pasbata Minta Deddy Sitorus Buktikan Tudingan Jokowi Kirim Utusan ke PDIP
Romli menilai defisit anggaran, beban utang luar negeri, pelemahan nilai rupiah, anjloknya harga saham, gelombang PHK, pengetatan anggaran, dan kerugian besar di sejumlah BUMN Karya adalah konsekuensi dari kebijakan Jokowi yang dinilai tidak bertanggung jawab.
"Kesulitan ekonomi saat ini adalah buah dari kebijakan Jokowi yang terlalu fokus pada pemenangan Pilpres 2024, dengan mengorbankan stabilitas keuangan negara," ujar Romli, dalam keterangannya, Kamis (20/3).
BACA JUGA: Legislator PDIP: Ungkap Terang Kasus Penembakan 3 Polisi di Lampung
Ia juga menyoroti peran Gibran sebagai faktor kunci dalam kemenangan Prabowo. Menurutnya, Jokowi tidak mungkin memenangkan Prabowo tanpa dukungan total dari birokrasi, aparat, dan anggaran negara.
"Prabowo adalah lawan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Tanpa Gibran sebagai cawapres, dukungan itu tidak akan terjadi," tegasnya.
BACA JUGA: Soal Kabar Hubungan PDIP-Jokowi Menghangat, Puan: Sudahi Hal yang Buat Kita Terpecah
Romli mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut hanya Rp 250 triliun dari total Rp 500 triliun dana bantuan sosial (Bansos) yang sampai ke tangan penerima.
"Separuhnya, Rp 250 triliun, kemana? Ini yang diduga menjadi 'bancakan politik' untuk pemenangan Gibran di Pilpres 2024," ujarnya.
Ia mendesak pemerintahan Prabowo untuk segera melakukan audit menyeluruh dan penegakan hukum guna menutup kebocoran anggaran serta mengembalikan uang negara yang diduga dikorupsi di era Jokowi.
"Pemerintahan Prabowo jangan hanya jadi tukang cuci piring kotor setelah pemerintahan sebelumnya berpesta-pora," tegas Romli.
Romli juga menyoroti sejumlah proyek infrastruktur mercusuar di era Jokowi yang dinilai merugikan negara. Beberapa di antaranya adalah Sirkuit Mandalika yang mengalami kerugian, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang melampaui anggaran, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Jokowi awalnya mengatakan kereta cepat tidak akan membebani APBN, tapi nyatanya sekarang jadi beban negara," ujarnya.
Selain itu, Romli mengungkapkan dugaan penyelundupan bijih nikel ke China yang disebut melibatkan Bobby Nasution, menantu Jokowi.
"Ini adalah contoh nyata bagaimana kebijakan di era Jokowi lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kepentingan rakyat," tambahnya. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Mbak Puan PDIP Bilang Begini
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga