jpnn.com, JAKARTA - La Nyalla Mattalitti resmi menduduki jabatan baru sebagai Ketua DPD RI Periode 2019-2024.
La Nyalla lahir dengan nama lengkap La Nyalla Mahmud Matalitti. Ayahnya, Mahmud Mattalitti, merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
BACA JUGA: La Nyalla jadi Ketua DPD 2019-2024, Takbir pun Menggema
Kakeknya, Haji Mattalitti, merupakan seorang saudagar besar asal Bugis, Sulsel, yang cukup berpengaruh di Surabaya, Jawa Timur.
La Nyalla Mattalitti pernah bekerja serabutan, meski dia berasal dari keluarga berkecukupan. Saat muda, dia juga dikenal dengan sifat bengal hingga akhirnya menjelma sebagai sosok pengusaha berpengaruh di Surabaya.
BACA JUGA: Ini Janji La Nyalla untuk DPD RI
Nama La Nyalla semakin tenar saat berkiprah di PSSI. Pria kelahiran 10 Mei 1959 itu pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015 - 2016, sebelum akhirnya lengser.
Di bawah pimpinan La Nyalla, PSSI telah dihadapkan pada pembekuan atas sanksi yang diberikan oleh Menpora Imam Nahrawi akibat kebijakan PSSI soal hasil rekomendasi BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) yang tidak meloloskan Arema Malang dan Persebaya Surabaya.
BACA JUGA: Berikut Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPR
La Naylla pernah terjerat kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011 - 2014 saat menjadi pengusaha dan sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim.
La Nyalla berstatus tersangka. Kongres Luar Biasa PSSI memutuskan untuk memaksa mundur La Nyalla usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka.
Namun, majelis hakim memvonis bebas Ketua Pemuda Pancasila Jatim itu, dalam persidangan yang digelar Pengadilan Tipikor pada 27 Desember 2016.
Pada Januari 2018, La Nyalla kembali jadi sorotan publik setelah ia terlibat konflik dengan Partai Gerindra, terkait isu mahar politik sebesar Rp40 miliar untuk pencalonan dirinya sebagai Calon Gubernur Jawa Timur.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur sampai membuat surat panggilan kepada La Nyalla yang saat itu menjabat sebagai Ketua Kadin Jawa Timur untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait mahar politik yang diduga diminta oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Bawaslu memanggil La Nyalla melalui surat pemanggilan bernomor: 011/K.JI/PM.01.01/1/2018 tertanggal 12 Januari 2018.
La Nyalla, yang juga kader Partai Gerindra, mengaku dimintai Rp40 miliar oleh Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, untuk membayar saksi pilkada. Dana ini juga menjadi syarat dia kelak menerima rekomendasi Gerindra untuk maju sebagai calon kepala daerah di Jawa Timur.
Jika dana itu tidak diserahkan sebelum 20 Desember 2017, dia tidak akan mendapatkan rekomendasi Gerindra untuk maju pada Pilkada Jatim 2018.
Namun, La Nyalla hanya mengirim utusan ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jatim terkait klarifikasi dugaan partai politik menerima imbalan dalam proses pencalonan pilkada.
Pemilu 2019, La Nyalla maju sebagai bakal calon anggota DPD RI periode 2019 - 2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada bulan Juli 2018 lalu.
Dia bersaing dengan 29 nama bakal calon lainnya untuk memperebutkan empat kursi senator yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur. La Nyalla pun berhasil meraih lebih dari 2,2 juta suara pemilih pada Pemilu Anggota DPD 2019 di Daerah Pemilihan Jatim.
"Terima kasih kepada rakyat Jatim yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjalankan amanah ini," ujarnya.
Berdasarkan data salinan yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, La Nyalla mendapatkan total 2.267.058 suara. Raihan tersebut menempatkan mantan Ketua Umum PSSI itu duduk di peringkat kedua setelah Evi Zainal Abidin yang meraup 2.416.663 suara.
Dua calon anggota DPD lainnya yang dinyatakan lolos dari Dapil Jatim adalah Ahmad Nawardi (1.414.478 suara) dan Adilla Azis (1.322.755 suara). (Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo