jpnn.com, JAKARTA - Pansus hak angket DPR atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang sejumlah pakar hukum pidana dan tata negara. Salah satunya Yusril Ihza Mahendra.
Menurut Anggota Pansus Hak Angket DPR atas KPK Misbakhun, beberapa ahli hukum pidana dan tata negara itu akan didengarkan pandangan, seperti soal posisi ketatanegaraan KPK.
BACA JUGA: Pansus Ingin Prof Romli Beberkan Hasil Riset KPK dan ICW
“Kalau menurut saya apa yang akan disampaikan ahli hukum tata negara ini harus didengarkan,” kata Misbakhun di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).
Nah, salah satunya adalah Yusril. Menurut Misbakhun, keterangan Yusril penting. Ini mengingat Yusril merupakan menteri hukum dan hak asasi manusia (Menkumham) yang mewakili pemerintah saat pembahasan Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
BACA JUGA: KPK Tak Ciut Nyali Andai BPK Lakukan Audit Investigasi
“Tentu akan kami dengarkan pandangan Prof Yusril karena posisi beliau adalah yang mewakili pemerintah saat pembentukan UU KPK,” ujar politikus Partai Golongan karya (Golkar) ini.
Misbakhum mengatakan, pansus menganggap Yusril sangat tahu dan memahami asal usul pembentukan komisi antikorupsi yang kini dipimpin Agus Rahardjo Cs itu.
BACA JUGA: Yusril: Pemerintah Jangan Merasa Sangat Kuat
“Termasuk bagaimana posisi kelembagaan dan UU KPK itu sendiri. Jadi, nanti (Yusril) lebih kepada tentang posisi ketatanegaraan (KPK),” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yusril Harapkan Pemerintah Berikan Abolisi untuk Habib Rizieq Cs
Redaktur & Reporter : Boy