jpnn.com, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons hasil temuan Direktur Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) Profesor Romli Atmasasmita.
Dalam risetnya, Guru Besar Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, itu membeberkan kinerja KPK dan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diduganya telah menyimpang dari tujuan awal pembentukannya.
BACA JUGA: KPK Tak Ciut Nyali Andai BPK Lakukan Audit Investigasi
Anggota Pansus Hak Angket DPR atas KPK Masinton Pasaribu mengatakan, ada baiknya hasil riset Prof Romli itu nantinya disampaikan dalam forum angket.
"Sehingga publik bisa mengetahui bagaimana KPK, bagaimana modus LSM itu bekerja dan bagaimana peran asing dalam menunggangi agenda pemberantasan korupsi kita," kata Masinton saat dihubungi JPNN.com, Senin (3/7).
BACA JUGA: Temui Konstituen, Misbakhun Tegaskan Konsistensi Dukung Pemberantasan Korupsi
Karenanya Masinton menambahkan, akan lebih baik hasil riset itu secara detail dibeberkan di forum angket.
"Menurut saya itu akan lebih baik karena tentu akan memberikan edujasi dan membuka ke publik," ujar Masinton.
BACA JUGA: Inginkan Miryam, Pansus Angket Kembali Surati KPK
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, memang nanti Pansus mengagendakan memanggil sejumlah pakar.
Termasuklah Prof Romli, untuk dimintai keterangan di Pansus.
"Ini memang sudah menjadi agenda Pansus ya. Hari ini kami bicarakan di internal (Pansus) terlebih dahulu," kata mantan aktivis mahasiswa ini.
Sebelumnya, Romli menyatakan siap menjadi narasumber di Pansus dengan tujuan mengoreksi kinerja KPK.
Menurut Romli, data hasil riset yang dibagikannya lewat cuitan di Twitter itu mengacu pada buku 'Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis oleh Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik' yang ditulisnya.
Dalam cuitannya, Romli membeberkan soal dana asing atau hibah yang diterima KPK dan ICW. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemboikotan Anggaran KPK dan Polri bukan Sikap Pansus
Redaktur & Reporter : Boy