jpnn.com, RIAU - Kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah lebih baik.
“Saat terjadi kebakaran besar di 2015, baik pemerintah maupun perusahaan sifatnya masih reaktif, ada kejadian baru bersikap. Kalau sekarang, ketika terpantau titik panas mereka sudah standby entah itu water bombing atau yang lainnya,” ujar pakar ekologi dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Riau Suwondo, Selasa (15/8/2017).
BACA JUGA: DPW PPP Pastikan Penjaringan Balon Gubri Tanpa Mahar
Suwondo menilai pemerintah dan perusahaan sudah lebih proaktif.
Menurut Suwondo, dalam konteks pencegahan, korporasi besar juga punya kewajiban tidak hanya di area konsesi perusahaan, tetapi juga di daerah sekitar area konsesi.
BACA JUGA: Dukungan Demokrat untuk Achmad Ternyata Belum Pasti
“Saya pikir ada beberapa inisiasi program yang baik seperti free fire village (desa peduli api). Itu kan inisiasi yang baik dari perusahaan,” ujar Suwondo.
Menurut Suwondo, hal itu merupakan salah satu indikasi bahwa industri pun sudah mulai lebih peduli pada lingkungan.
BACA JUGA: Gambut Berpeluang jadi Lokomotif Ekonomi Riau
Pemerintah Provinsi Riau juga mengklaim telah melibatkan pihak korporasi dalam menangani pencegahan kerusakan lingkungan di Riau.
Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim mengatakan, selama ini pihaknya telah membangun sinergi dengan semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat berikut asosiasi-asosiasi pengusaha, insyaallah kita bersama-sama. Kami mengharapkan pembangunan ini memang diusahakan dampak lingkungannya seminimal mungkin,” ujar Wan Thamrin saat menghadiri seminar bertajuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Kamis (10/8).
Senada dengan Wan Thamrin, Ketua Tim Restorasi Gambut, Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, dalam setiap perencanaan pembangunan di Riau selalu melibatkan unsur korporasi.
Terlebih dalam konteks pembangunan berkelanjutan di mana pihak swasta selalu dilibatkan.
“Mereka dalam penyusunan konsep kan dilibatkan. Mereka kami undang. Dalam diskusi-diskusi mereka terlibat, bahkan ada forum. Jadi, memang sudah ada forum sinergi antara pemerintah masyarakat dan pihak swasta,” ujar Hijazi.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau menjelaskan, Riau adalah provinsi pertama di Indonesia yang menjalankan pembangunan berkelanjutan.
Bahkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemprov Riau sudah membuat MoU dengan UNDP untuk piloting dan localizing SDGs di Indonesia itu di Riau.
“Konkretnya, kami mengambil 17 target SDGs yang kami terjemahkan dalam RPJMD kami. Nanti itu menjadi acuan dalam prioritas pembangunan tahunan yang kami lakukan,” ujar Hijazi.
Hijazi menambahkan, dalam pembangunan berkelanjutan, pemerintah tidak mungkin berjalan sendirian.
Pihaknya menggandeng para pemangku kepentingan lain.
Yakni, perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan civil society seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan di Riau. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gara-Gara Puntung Rokok, 18 Hektar Hutan Jati Terbakar
Redaktur & Reporter : Ragil