jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 34 menteri untuk Kabinet Kerja. Ketiadaan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) di dalam kabinet, memicu kritik dari Direktur Ekekutif The President Center, Didied Mahaswara.
"Perlu dipertanyakan kepada Jokowi-JK apakah memang sengaja ingin menghilangkan upaya mensejahterakan rakyat. Atau hanya untuk menghindari adanya tuntutan masyarakat luas, apabila dalam masa lima tahun pemerintahannya tidak mampu mencapai target untuk mewujudkan kesejahterakan terhadap rakyat miskin, dan hal ini apa akan dinyatakan bahwa Jokowi tidak melaksanakan amanat Pasal 34 UUD 45?" ujar Didied dalam rilisnya, Rabu (29/10).
BACA JUGA: Politikus Demokrat Minta KIH Tak Hambat Kinerja Jokowi-JK
Demikian juga halnya dengan tidak dibentuknya Kementerian Kependudukan dan BKKBN. Pertanyaan Didied, apakah Jokowi-JK telah melakukan pembiaran terhadap meledaknya jumlah penduduk yang bisa mencapai 500 juta, sehingga pada waktu 5 sampai 10 tahun ke depan akan memberikan dampak terhadap kemiskinan dan pengangguran yang tidak terkira?
"Di masa pemerintahan Soeharto saja pengendalian jumlah penduduk termasuk sebagai prioritas utama," ujarnya.
BACA JUGA: Menaker Baru Ingin Berikan Kemudahan bagi TKI
Begitu juga tidak direalisasikannya Kementerian Ekonomi Kreatif, seperti yang pernah dinyatakan Jokowi saat debat capres bahwa apabila dirinya menjadi presiden akan lebih mengutamakan pengembangan terhadap ekonomi kreatif sehingga Prabowo memberikan apresiasi dan salut dengan menjabat tangan Jokowi.
"Apakah Presiden Jokowi tidak menyadari bahwa apabila ekonomi kreatif tersebut tidak ditetapkan dalam salah satu pos kementerian akan dinyatakan telah melakukan pembohongan publik," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Susi Bikin Pegawainya Terus Tertawa
BACA ARTIKEL LAINNYA... Moratorium CPNS, Status PPPK Dikaji
Redaktur : Tim Redaksi