"Mereka para pejuang bagi guru bantu, kemarin setahun lebih kita bersama-sama. Alkhamdulillah sudah jadi PNS. Baru sampai dari Purbalingga, transit di sini terus mau ke acara puncak Milad 100 tahun Muhammadiyah di GBK. Mereka juga yang banyak membantu saya saat Pemilu lalu," kata Ganjar mengawali pembicaraan, saat ditemui di rumahnya, Minggu (18/11) lalu.
Ya, Ganjar memang wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah (Jateng) VII yang meliputi Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen. Dukungan dari luar mesin partai politik itu pula yang kini dibutuhkan pria kelahiran Karanganyar, 28 Oktober 1968 itu jika kelak ditetapkan sebagai calon gubernur Jawa Tengah dari PDIP.
Saat ini, Ganjar tercatat sebagai satu dari 21 nama yang mendaftar sebagai bakal cagub ke DPD PDIP Jateng. Namun pada mulanya, mendaftar sebagai cagub justru bukan dari ambisi pribadi Ganjar.
"Awalnya dari dorongan teman-teman. Pada saat sama saya juga merasa terpanggil barangkali ada yang bisa saya perbuat lebih banyak bagi Jawa Tengah, akhirnya ya memutuskan mendaftar. Jadilah ini ikhtiar bersama," ucapnya.
Lantas apa yang ditawarkan Ganjar untuk Jateng? Alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu tak mau buru-buru mengumbar visi-misi seolah-olah sudah memegang tiket cagub. Namun dari beberapa kali keliling Jawa Tengah, Ganjar sudah mengindentifikasi sejumlah persoalan. "Mayoritas problemnya kemiskinan dan pengangguran," katanya.
Baginya, persoalan pemerintahan dalam negeri maupun birokrasi juga bukan hal asing. Ganjar adalah pimpinan di Komisi II DPR yang memiliki rekan kerja mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), BKN, hingga Sekretariat Kabinet dan Sekretariat Negara.
Sebagai mitra kerja Kemendagri dan KemenPAN&RB, Ganjar dan rekan-rekannya di Komisi II DPR pula yang ikut menentukan arah bagi jalannya pemerintahan daerah maupun postur PNS. Karenanya seiring pembahasan RUU tentang Revisi UU Pemda, Ganjar juga ingin menata pola hubungan antara provinsi dengan kabupaten/kota.
"Saya mengusulkan pola otonimi yang asimetris dalam hubungan antara provinsi dengan kabupaten/kota. Artinya pola hubungan itu tidak bisa diterapkan sama antara satu daerah dengan daerah lain. Di Jateng itu dengan 35 kabupaten/kota, tidak bisa disamaratakan," ulasnya.
Namun ada satu hal kunci yang menurutnya penting bagi siapapun yang memimpin sebagai kepala daerah. Pembangunan infrastruktur, lanjutnya, mau tidak mau memang harus diutamakan.
"Saya tidak menyepelekan human developing index (indeks pembangunan SDM), tapi yang pertama kali dinilai publik adalah hal-hal yang tampak dan langsung berdampak. Jalan, jembatan, bandara itu penting sebagai prioritas. Di Semarang, Bandara A Yani saja beberapa kali ditutup karena rob (air laut yang naik ke daratan)," sebutnya.
Jateng bagi Ganjar juga bukan daerah yang asing. Keragaman masyarakat di Jateng, seolah-olah juga terwakili dalam kehidupan Ganjar. Terlahir dari keluarga sekuler di Karanganyar, Ganjar kemudian menjalani pendidikan dasar dan menengah di Kutoarjo. Ganjar yang sempat menempuh pendidikan di sekolah menengah atas di BOPKRI Yogyakarta dan dekat dengan kalangan GMNI saat kuliah di UGM, akhirnya menjadi menantu tokoh NU dan PPP di Purbalingga.
"Bahkan kakek dari istri saya salah satu kiai berpengaruh di Purbalingga. Nasihat-nasihat dari keluarga istri saya yang santri, berjuang yang lurus saja apapun partainya," ucap suami Atiqah Suprianti itu.
Bagaimana dengan dukungan keluarga dekat jika nanti akhirnya ditetapkan sebagai cagub? "Istri saya itu apolitis. Dia follower apa yang saya putuskan saja. Tapi keluarga istri yang sebagian besar PPP dan NU, malah mendorong penuh. Saudara dari saya yang lebih dekat ke Muhammadiyah juga mendukung. Ya sudah lah, barangkali memang ini akan menjadi ikhtiar saya di Jateng," ucapnya.
Hanya saja, Ganjar tetap harus bersabar menanti keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri tentang figur yang akan diusung sebagai cagub Jateng. "Saya kader partai, jadi mau ditugaskan di mana saja siap. Kalau partai minta saya berhenti, saat ini juga saya berhenti," pungkasnya.
Namun jika kelak ditetapkan sebagai cagub PDIP, Ganjar memang harus bekerja ekstrakeras. Nantinya Ganjar juga harus mengumpulkan dana yang tentunya tidak sedikit.
"Tapi teman-teman siap bantingan. Nggak ada ikatan atau kepentingan yang ditransaksikan. Kemarin ada yang nawarin tapi kok ngajuin syarat macam-macam, itu sudah transaksi. Saya nggak saja," kata pria penggemar kaos bergambar grup rock dan kolektor album musik cadas itu.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi Jurkam Rieke-Teten, Jokowi Tunggu Ajakan
Redaktur : Tim Redaksi