Ketimbang Moratorium, Pemerintah Pilih Kurangi Kuota CPNS

JAKARTA - Desakan berbagai pihak agar pemerintah melakukan penghentian sementara atau moratorium penerimaan CPNS, agaknya tidak bisa dilakukanPertimbangannya, dengan adanya moratorium, justru akan menimbulkan masalah baru.

"Sekitar tahun 2000-an kita pernah menghentikan penerimaan CPNS

BACA JUGA: MK Inginkan Penyandang Tunanetra Paham Hak Konstitusional

Hasilnya, PNS resmi memang tidak bertambah, tapi kemudian bermunculan tenaga honorer yang hingga saat ini masih menjadi problematika pemerintahSebab, para honorer ini minta diangkat (menjadi) CPNS," ungkap Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB), Ramli Naibaho, Jumat (27/5).

Berkaca dari pengalaman itulah, pemerintah menurut Ramli, memutuskan bahwa penerimaan CPNS akan terus dilakukan

BACA JUGA: PDI-P Persilakan Usut Dugaan Mafia Banggar di DPR

Hanya saja, mekanisme penerimaannya bukan dengan menambah jumlah pegawai, melainkan mengisi kursi PNS yang kosong.

"Saya sudah pernah mengungkapkan, setiap tahun kursi PNS yang kosong (itu berjumlah) sekitar 150 ribu orangNantinya, penerimaan CPNS hanya (untuk) mengisi jatah yang kosong itu, sehingga belanja pegawai tidak melonjak," tuturnya.

Kebijakan mengurangi jumlah pegawai tersebut, disebutkan mulai dilakukan pemerintah tahun ini

BACA JUGA: Janedri: Saya Sudah Sampaikan Semuanya ke KPK

Jika pada tahun sebelumnya kuota CPNS secara nasional sebanyak 300-an ribu orang, maka tahun ini dipatok maksimal 250 ribuItu pun karena ada pengangkatan CPNS dari tenaga honorer tertinggal.

"Tahun depan kita akan kurangi lagi, hingga angkanya seimbangYang jelas, penerimaan CPNS ini harus proporsional, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kemampuan APBD," ucapnya.

Ditambahkan Ramli, rata-rata daerah sejauh ini masih mengutamakan jumlah pegawai yang banyak, sehingga menggerus dana pembangunanMelihat hal itu, maka menurutnya, pemerintah (pusat) setiap tahun berupaya memperbaiki sistem penerimaannyaYaitu dengan tidak mengabulkan semua usulan kuota kebutuhan pegawai di daerah.

"Kalau mau lihat usulan tiap daerah, banyak sekaliTapi kan tidak akan kita kabulkan semuanyaPerlu analisis mendalam, jangan sampai APBN/APBD lebih banyak membiayai pegawai," katanya.

Normalnya, lanjut Ramli, rasio belanja pegawai dan pembangunan itu harus 35 berbanding 65 persenPerbandingan itulah menurutnya, yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kuota CPNS di tiap instansi(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Korupsi Politik Masuk Revisi UU Tipikor