jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Fadli Zon bersama rombongan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis, di Markas Besar PBB, New York.
Pada kesempatan itu, Fadli Zon yang juga Executive Committee IPU (Organisasi Parlemen Dunia) menyerukan perlunya reformasi organisasi internasional tersebut, khususnya dalam hal pengambilan keputusan di Dewan Keamanan.
Hal itu disampaikan seiring pengesahan resolusi Admission of new Members to the United Nations pada 10th Emergency Special Session dari Majelis Umum PBB, yang memberikan hak-hak dan privilese tambahan kepada Palestina dalam berpartisipasi di PBB.
Fadli Zon menjelaskan resolusi Majelis Umum PBB yang mencerminkan kehendak mayoritas bangsa-bangsa tersebut, juga menganggap Palestina layak menjadi anggota PBB.
BACA JUGA: PBB Sebut Israel Memicu Badai Penderitaan di Gaza
Menurutnya, tantangan berikutnya ialah memastikan Dewan Keamanan PBB menindaklanjutinya dalam pembahasan berikutnya, dan dia menilai hak veto terus menjadi hambatan dalam multilateralisme.
“DPR RI berpandangan melalui kepemimpinan di Majelis Umum PBB, reformasi organisasi termasuk DK PBB dapat dilakukan dan menjadi agenda bagian dari kesepakatan KTT Untuk Masa Depan atau UN Summit for the Future pada September nanti,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Selasa (16/7).
BACA JUGA: Fadli Zon Gelar Rapimnas HKTI, Keputusannya Menangkan Prabowo-Gibran di Tiap Provinsi
Fadli Zon mengapresiasi kepemimpinan Presiden Majelis Umum PBB dalam beragam isu termasuk isu Palestina.
Dia juga mendorong aktifnya kepemimpinan Presiden Majelis Umum PBB untuk menegaskan hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan hak asasi manusia yang telah menjadi nilai universal untuk terus dihormati.
Tidak hanya itu, politikus asal Sumatera Barat itu juga mengucapkan selamat atas terselenggaranya UNRWA Pledging Conference, yang menegaskan kembali upaya pendanaan terhadap organisasi dimaksud.
"Indonesia juga meningkatkan kontribusi regularnya dari sekitar USD 600.000 pada 2023 menjadi USD 1.200.000 per tahun pada 2024 dan dana hibah senilai USD 2.000.000,” tambahnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mendorong agar diplomasi parlemen dapat menjadi agenda pembahasan di Majelis Umum PBB.
Dia menjelaskan Diplomasi Parlemen menjadi fitur tersendiri dalam pertumbuhan arsitektur multilateralisme dan meluasnya aktor tata kelola global (global governance).
“Apapun yang menjadi kesepakatan di PBB harus diterjemahkan pula di level domestik melalui pembahasan dengan Parlemen di tingkat nasional. Untuk itulah, Parlemen perlu pula mengetahui isu-isu dan agenda internasional, termasuk mendukung kepentingan-kepentingan diplomasi negara,” kata Fadli.
Pada kesempatan itu, Fadli Zon yang juga Wakil Ketua GOPAC (Organisasi Parlemen Dunia Anti-Korupsi) berharap agar organisasi antarparlemen dalam isu korupsi dapat meraih status Pengamat Tetap (Permanent Observer) di Majelis Umum PBB.
Setidaknya tiga organisasi antarparlemen, yakni IPU, Parliamentary Assembly of the Mediterranian (PAM), dan Latin American Parliament (Parlatino), telah mendapatkan status Pengamat Tetap di Majelis Umum PBB.
Di sisi lain, Presiden Majelis Umum PBB, Mr. Dennis Francis mengakui adanya hubungan erat antara diplomasi global dengan peran parlemen dan mendukung penguatan peran diplomasi parlemen, termasuk melalui IPU.
Dalam merespons isu UN Summit for the Future, dia menguraikan sejumlah agenda-agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut akan sangat berkaitan dengan tantangan-tantangan global di masa depan.
Beberapa hal yang menjadi sorotannya adalah berkaitan dengan meningkatnya tinggi permukaan air laut hingga anti-microbial resistance (AMR), yang terjadi karena virus, bakteri, parasit, atau jamur menjadi resisten akibat obat-obatan.
Selain itu, Presiden Majelis Umum juga menyoroti tantangan penggunaan AI (artificial intelligence) yang telah masif dan pesat.
Kunjungan Kehormatan tersebut dilakukan Delegasi BKSAP DPR RI di sela-sela kegiatan IPU – UN Parliamentary Forum at the UN High Level Political Forum on Sustainable Development yang dihelat Selasa (16/7).
Pada kesempatan tersebut, Ketua BKSAP didampingi Putu Supadma Rudana (F Partai Demokrat) dan Sukamta (F-PKS) sebagai Pimpinan BKSAP (Wakil Ketua) dan Kamrussamad (F Partai Gerindra). (mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekjen PBB Minta Restu Ulama Kharismatik Kiai Muhammad
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra