jpnn.com - BOGOR-Dinamika politik Partai Demokrat di Kabupaten Bogor sedang memanas. Itu setelah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang bintang Mercy ini tiba-tiba memecat Pandji Sukmana sebagai ketua DPC.
Pemecatan Panji tertuang dalam SK DPP Partai Demokrat nomor 81/SK/DPP.PD/DPC/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013. Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal DPP PD Edie Baskoro Yudoyono itu menyebutkan, posisi Panji bersama Sekretarisnya, Rifat Bazri Hambakung digantikan Anton Suratto sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua dan sekretarisnya dipercayakan kepada Susetyono.
Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Max Sopacua menegaskan, pengangkatan Anton sebagai Plt ketua berdasarkan hasil evaluasi selama setahun. Max menilai kepengurusan DPC Demokrat di Bumi Tegar Beriman itu mati suri.
BACA JUGA: Ribuan Polisi Amankan Pelantikan Bupati Bogor
“Tak ada yang dilakukan oleh pengurus DPC Kabupaten Bogor, bendera partai pun tak ada, kepengurusan ini mati suri. Bila dibiarkan bisa mati beneran,” kata Max dengan nada agak meninggi.
Max menegaskan evaluasi DPC itu dilakukan di seluruh Indonesia. Di DPD Jabar sendiri, ada 13 DPC yang dalam pantauan DPP. Namun yang dieksekusi dengan ditunjuk Plt ketua hanya tujuh DPC, yakni DPC Kabupaten Bogor, Kota/Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Banjar dan Ciamis.
“Kami pantau selama setahun ini, dan keputusannya ada yang diganti Plt, ada juga yang diperpanjang seperti DPC Kota Bogor,” tambah anggota DPR RI dari Dapil Jabar V ini.
BACA JUGA: HPTU tak Diperpanjang, Pedagang Surati KPK-Jokowi
Santer terdengar bila pemecatan tujuh ketua DPC di Jabar itu lantaran diduga loyalis Anas Urbaningrum. Menyikapi hal itu, Max langsung membantahnya. Menurut dia, pergantian pengurus itu tak ada kaitannya dengan Anas.
“Tak ada urusan dengan Anas. Saya sendiri ikut dalam evaluasi ini. Informasi itu ngaco,” terangnya.
BACA JUGA: Mengular di Puncak Hingga 20 KM
Sementara itu, Anton Sukartono Suratto menyebutkan bahwa dirinya siap mengemban amanah sebagai pemimpin partai berlambang bintang Mercy ini. “SK pengangkatan Plt ketua DPC Demokrat ini sudah saya terima sejak 23 Desember lalu,” kata Anton.
Pengangkatan Anton sebagai ketua DPC PD itu hingga dilaksanakannya musyawarah cabang (Muscab). Menurut rencana Muscab tersebut akan digelar setelah Pemilu 2014 mendatang. Terpisah, Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Bogor yang anyar, Susetyono menambahkan, jajaranya memang perlu meningkatkan kinerja. Tyo -sapaanya- menegaskan, penggantian pengurus di DPC tidak berdampak terhadap pencalegan yang sudah berjalan.
“Dalam rangka menyikapi turunnya hasil polling di Kabupaten Bogor yang kini hanya 9,6 persen. Sementara di tahun 2009 hasil pemilihan legislatif mencapai 27,7 persen. Juga untuk meningkatkan kinerja partai," jelasnya.
Ketika ditanya kenapa tidak dijalani Muscab luar biasa, dan SK ini terkesan dipaksakan, Tyo beralasan bahwa semua itu merupakan keputusan dari DPP dengan mengacu sejumlah kajian. Untuk menghindari gesekan-gesekan antarelite partai, dalam waktu dekat Anton dan Tyo akan menyelenggarakan musyawarah internal dan rapat pleno terbatas.
“Dalam organisasi gesekan itu pasti terjadi. Berkaitan dengan struktural di DPC yang selama ini sudah dijalankan, mungkin ada perombakan, karena amanah dari DPP untuk memperbaiki kinerja. Jadi kita lihat SDM-nya, dan Januari 2014 harus launching," tuturnya.
Sementara itu, Pandji membantah isu pelengseran dirinya. Menurut dia, sampai saat ini tidak ada perubahan struktur kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor. "Sama sekali tidak benar," katanya.
Soal klaim kubu Anton S Suratno yang mengaku mendapat SK untuk menjabat Plt Ketua DPC PD Kabupaten Bogor, Pandji meminta SK tersebut ditunjukan pada dirinya. "Lagi pula tidak mungkin segampang itu. Ada mekanismenya," katanya.
Meski merasa terganggu, Pandji memilih tidak akan meladeni klaim kepengurusan versi kubu Anton. Menurut dia, hal tersebut hanya sebagai upaya untuk memecah konsentrasi partai untuk memenangkan pemilu.
"Saya sudah sering menghadapi maslah seperti ini. Tidak usah saya ladeni," katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris DPC Demokrat Rif'at Bazri Hambakung. Dia mengaku belum mendengar ada keputusan yang mencopot dirinya dari posisi sekretaris DPC PD Kabupaten Bogor.
"Saya baru tahu dari media, tapi saya sudah konfirmasi DPD dan DPP tidak ada keputusan atau rekomendasi Plt DPC Kabupaten Bogor," katanya.
Menurut Bazri, ada SK untuk Plt di Jabar untuk DPC PD Kabupaten Karawang, Pangandaran, Sumedang, Tasikmalaya dan Ciamis. "Kalau Kabupaten Bogor tidak ada sama sekali, itu hanya isu dari orang-orang yang ingin merusak Partai Demokrat atau bagian dari persekongkolan orang yang mau merusak nama SBY dan Partai Demokrat," tandasnya.
Lalu, bagaimana dengan nasib DPC Demokrat Kota Bogor? Apalagi, masa kepemimpinan Ketua DPC Kota Bogor Adhi Daluputra sudah habis. Sumber Radar Bogor di DPP Demokrat menyebutkan bila untuk Kota Bogor pemilihan ketua akan dilakukan secara normal. Artinya, pemilihan ketua DPC dilakukan melalui mekanisme Muscab. “Untuk Kota Bogor akan dipilih seperti biasa, tak ada pengangkatan Plt seperti di Kabupaten Bogor,” jelas sumber tersebut.
Pengamat politik Bogor, Sofyan Sjaf merasa prihatin dengan dinamika internal kader Demokrat di Kabupaten Bogor. Menurut dia, jika konflik internal tersebut tidak selesai hingga awal tahun depan, kemungkinan besar Demokrat akan hancur di Pemilu 2014. "Konsolidasi partai itu paling minim tiga bulan sebelum pemilihan. Harusnya Januari masalah itu sudah diselesaikan, kalau tidak Demokrat akan hancur," katanya.
Sofyan menambahkan, kisruh internal di tubuh partai tersebut akan semakin membuat masyarakat yang dulu menjadi pemilih partai tersebut beralih ke partai lain. Menurut Sofyan, sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kader Demokrat sudah sangat membuat partai pemenang Pemilu 2009 itu dipandang jelek oleh publik. "Apalagi kalau masyarakat melihat kekisruhan ini," katanya.
Jika suara PD di Kabupaten Bogor buruk, tambahnya, hampir bisa ditebak suara PD akan hancur juga secara nasional. Pasalnya, Jawa Barat terutama Kabupaten Bogor memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi partai menang di 2009. "Jadi, DPP harusnya memberi perhatian," imbuhnya.
Menurut dia, konflik yang muncul menjelang pemilu ini merupakan kombinasi antara ketidakpercayaan sebagian kader terhadap pencapaian kinerja pengurus saat ini. Selain itu, campur tangan pihak eksternal partai juga turut memengaruhi memburuknya hubungan internal antarkader PD di Kabupaten Bogor. "Ini kombinasi antara ketidakpercayaan kader dan upaya lawan politik yang ingin membuat PD semakin terpuruk," katanya.(ful/sal/rp6/d)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penjual Pohon Natal Pangkas Harga
Redaktur : Tim Redaksi