BATAM - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menilai birokrasi pemerintahan saat ini belum bekerja sebagaimana mestinya untuk mendukung iklim investasi dan kesejahteraan para buruh Indonesia. Hal itu dikatakan Irman Gusman saat menjadi key note speaker pada acara Focus Group Discussion bertema "Konsep Pengupahan Layak Menuju Sistem Pengupahan Nasional" yang diselenggarakan Kadin Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di Kota Batam, Rabu (18/4).
"Birokrasi pemerintahan masih menjadi bahagian problem tersendiri dari belum kondusifnya iklim investasi di Indonesia dan belum bekerja sebagaimana mestinya," kata Irman di hadapan peserta diskusi yang berasal dari elemen buruh, pengurus Kandinda Kepri, unsur pimpinan daerah Kepri, serta Direktur Pengupahan TKI pada Kemankertrans Wahyu Indrawati.
Akibat belum bekerjanya birokrasi secara baik, lanjut Senator asal Sumatera Barat (Sumbar) itu, maka sebuah studi yang dilakukan oleh Wing Business telah menempatkan Indonesia pada posisi ke 102 dari 183 negara yang disurvei sebagai negara berdaya saing lemah. "Posisi pertama negara dengan daya saing yang baik ditempati oleh Singapore, sementara Indonesia diurutan 102 dari 183 yang disurvey," ujar Irman.
Ditambahkannya pula, daya saing rendah diikuti dengan relatif tingginya angka pengangguran yang mencapai lebih dari 9 persen, bisa membahayakan keutuhan NKRI di masa datang. Karenanya terhadap elemen buruh, Irman berharap agar dalam menyampaikan aspirasi dapat menghindari sikap yang mengarah pada anarkistis dan mengurangi produktivitas kerja.
"Sampaikan aspirasi karena dijamin oleh undang-undang. Tapi dalam menyampaikannya hidari anarkis dan tetap pelihara target produktivitas," imbuhnya.
Diharapkannya pula, diskusi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan iklim kerja, meningkatkan daya saing Indonesia serta merumuskan konsep pengupahan yang layak menuju sistem pengupahan nasional.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... UKM Terbukti Lebih Tangguh Dibanding Usaha Besar
Redaktur : Tim Redaksi