PALEMBANG--Sebanyak 10 Dewan Pimpina Daerah (DPC) Kabupaten Kota Partai Hanura menyatakan mosi tidak percaya terhadap keberadaan Ketua DPD Sumsel Drs. H. Junaidi Ramli, M.Si. Selain melayangkan mosi tidak percaya, 10 DPC juga mendesak agar DPP segera menonaktifkan Junaidi Ramli.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu utusan DPC Musi Banyuasin (Muba) Yuskahara yang mewakili dari OI, OKI, Muara Enim, OKU, OKU Timur, Oku Selatan, Prabumulih, Pagaralam, Empat Lawang, menyatakan banyaknya persoalan internal yang prinsif dalam kepengurusan DPD Partai Hanura Sumsel yang tidak sejalan dengan amanah Hati Nurani sebagai ikon dari perjuangan partai.
“Prinsip yang menjadi persoalan yang ada di 10 DPC tersebut terakumulasi menjadi bahan bagi kami untuk meminta DPP untuk merekstrukturisasi pengurus DPD dengan cara menunjuk caretaker sampai terlaksananya MUSDALUB,” kata Junaidi kepda wartawan koran ini.
Menurutnya mosi ini sudah disampaikan beberapa waktu lalu ke DPP. Proses restrukturisasi ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan dikarenakan persoalan ini sudah berkembang dan dikhawatirkan mengganggu aktifitas Partai dalam mempersiapkan Pemilu 2014 dan pemenangan beberapa Pemilukada di Sumatera Selatan.
“Banyaknya program kerja yang tidak berjalan di DPD, adanya perpecahan ditubuh pengurus DPD, membuat kinerja tak berjalan dengan baik dan tidak transparan, “ ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC OKI Juni Alfangki juga menegaskan, beberapa persoalan yang menyangkut persoalan kader partai, seperti halnya manipulasi proses PAW terhadap salah satu kader partai Hanura atas nama Rikcy Suhendro yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin sehingga keluar rekomendasi dari DPD kepada Calon Pengganti yang tidak berhak dan tidak sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku.
“Hal ini menjadi sebuah preseden buruk yang menghantui banyak kader partai dan juga melanggar ART Bab XII pasal 78 pada ayat 2-3 mengenai pengelolaan keuangan Partai dilaksanakan oleh Bendahara atau wakilnya,” terangnya seraya mengatakan, 10 DPC meminta kepada DPP untuk menindak lanjuti mosi itu dengan menonaktifkan saudara Junaidi,
Terpisah, meyikapi adanya mosi dari 10 DPC tersebut, Keta DPD Partai Hanura Sumsel, Junaidi Ramli enggan berkomentar banyak. “No comen,” ujarnya singkat saat dihubungi via telepon selulernya. (cr04)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Pemilukada, PNS Terbelah
Redaktur : Tim Redaksi