JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengingatkan para gubernur, bupati dan walikota serta para calon kepala daerah tidak memolitisasi pendidikan dan melibatkan para guru dan organisasi guru dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
Hal tersebut disampaikan Irman Gusman saat memberikan sambutan dalam Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Istora, komplek Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta, Selasa (2/7).
"Janji-janji kampanye di dalam Pemilkuda yang menjadikan pendidikan sebagai objek, misalnya dengan menjanjikan pendidikan gratis harus dihindari karena pendidikan gratis tidak sama dengan pendidikan yang bermutu," kata Irman Gusman, dihadapan para guru yang datang dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota se Indonesia.
Mungkin lanjut Irman Gusman, akan lebih baik yang diprogramkan adalah pemberian bea siswa kepada siswa berprestasi dan murid dari keluarga miskin tetapi mempunyai kemauan keras untuk menjalani pendidikan.
Bahkan menurut senator asal Sumatera Barat itu, sering pula terjadi politisasi guru dengan melibatkan para guru sebagai tim sukses atau tim kampanye. Upaya memolitasasi guru adalah tindakan yang tidak bijak, karena dapat mengorbankan dunia pendidikan.
"Menurut hemat saya, politisasi pendidikan dan guru adalah tindakan yang berbahaya dan menjadi faktor penghambat cita-cita kita semua untuk memajukan dunia pendidikan," tegas Irman Gusman.
Mengenai larangan politisasi guru ini, menurut Irman Gusman, Presiden SBY saat puncak peringatan HUT PGRI ke-67, 4 Desember 2012 secara tegas juga sudah memperingati ini.
"Presiden saat itu minta Mendagri agar membuat aturan tegas yang melarang politisasi guru dan dunia pendidikan sehingga guru dan para pendidik tidak terombang-ambing lalu menjadi korban dalam politik Pemilukada," ungkap Irman Gusman. (fas/jpnn)
Hal tersebut disampaikan Irman Gusman saat memberikan sambutan dalam Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Istora, komplek Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta, Selasa (2/7).
"Janji-janji kampanye di dalam Pemilkuda yang menjadikan pendidikan sebagai objek, misalnya dengan menjanjikan pendidikan gratis harus dihindari karena pendidikan gratis tidak sama dengan pendidikan yang bermutu," kata Irman Gusman, dihadapan para guru yang datang dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota se Indonesia.
Mungkin lanjut Irman Gusman, akan lebih baik yang diprogramkan adalah pemberian bea siswa kepada siswa berprestasi dan murid dari keluarga miskin tetapi mempunyai kemauan keras untuk menjalani pendidikan.
Bahkan menurut senator asal Sumatera Barat itu, sering pula terjadi politisasi guru dengan melibatkan para guru sebagai tim sukses atau tim kampanye. Upaya memolitasasi guru adalah tindakan yang tidak bijak, karena dapat mengorbankan dunia pendidikan.
"Menurut hemat saya, politisasi pendidikan dan guru adalah tindakan yang berbahaya dan menjadi faktor penghambat cita-cita kita semua untuk memajukan dunia pendidikan," tegas Irman Gusman.
Mengenai larangan politisasi guru ini, menurut Irman Gusman, Presiden SBY saat puncak peringatan HUT PGRI ke-67, 4 Desember 2012 secara tegas juga sudah memperingati ini.
"Presiden saat itu minta Mendagri agar membuat aturan tegas yang melarang politisasi guru dan dunia pendidikan sehingga guru dan para pendidik tidak terombang-ambing lalu menjadi korban dalam politik Pemilukada," ungkap Irman Gusman. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Setuju RUU Ormas Disahkan
Redaktur : Tim Redaksi