jpnn.com, JAKARTA - Para ketua DPD PDI Perjuangan tetap fokus dengan penugasan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melakukan konsolidasi tanpa terpengaruh gonjang-ganjing isu calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung pada Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu terungkap langsung dari ketua DPD PDIP yang tengah mengikuti Rapat Koordinasi Prarapat Kerja Nasional (Rakor Prarakernas) di Gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (30/10) hingga Minggu (31/10).
BACA JUGA: Celeng Vs Banteng, Elite PDIP Tak Mendukung Ganjar Jadi Capres?
Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat Rachmat Hidayat mengatakan saat ini perhatian utama mereka ialah melaksanakan arahan serta instruksi DPP PDIP agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur serta kader.
Sementara, soal capres dan cawapres Rachmat menyatakan pihaknya menyadari sepenuhnya itu adalah isu yang sengaja digaungkan pihak tertentu untuk mengganggu konsolidasi PDIP.
BACA JUGA: Selama Bu Mega Ketum, Pak Berengos Konsisten Pimpin PDIP Solo
“Namun, kami pastikan kami tak terganggu isu capres dan cawapres,” ujarnya.
Rachmat menyatakan bahwa PDIP biasa menghadapi isu-isu seperti itu.
BACA JUGA: Hasto: Kantor Lama DPP PDIP Diubah jadi Sekolah Partai
“Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh, 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," urai Rachmat.
Dia pun menegaskan bahwa PDIP di NTB tetap fokus bekerja, dan tidak buru-buru soal capres dan cawapres.
“Karena itu hak prerogatif ketua umum,” tegasnya.
Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Muslahuddin Daud mengatakan Rakor Prarakernas ini krusial, sebagai bagian dari persiapan pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.
Menurutnya, dalam rakor ini dilakukan evaluasi dan penguatan kembali terhadap konsolidasi kepengurusan.
Baik itu di struktur, badan, dan sayap partai di daerah.
Semua formasi harus diisi dan dilengkapi, seperti pasukan yang harus siap sebelum bertempur.
Dia menegaskan di rakernas nanti tentu akan lebih lengkap lagi, seperti pembahasan strategi menuju kemenangan.
“Setelah itu, tentu saja turunan rakernas akan diimplementasikan di tingkat bawah sampai anak ranting," kata Muslahuddin.
Soal capres dan cawapres, Muslahuddin menyatakan seluruh kader PDIP di Aceh tegak lurus bahwa keputusan soal itu merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum.
“Yang penting, tugas kami ialah menyiapkan struktur dan gerak pemenangan. Sebagai petugas partai, kami siap melaksanakan instruksi, agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan,” kata Muslahuddin.
Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan Andi Ridwan Wittiri menyatakan Rakor Prarakernas ini adalah murni konsolidasi struktur dan lapangan.
Selama ini, katanya, kader-kader partai di wilayahnya terus bekerja membantu masyarakat, khususnya di tengah dampak pandemi Covid-19.
Soal capres-cawapres, PDIP Sulsel memastikan tetap tegak lurus menyerahkan keputusan di tangan Megawati sesuai amanat Kongres PDIP.
“Bagi kami, sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau struktur dan lapangan siap, siapa pun capres dan cawapresnya, kami
"Dan bagi kami, sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau struktur dan lapangan siap, siapapun capres-cawapresnya, kami berjuang dengan penuh keyakinan untuk menang. Jadi, itu alasannya kami tegak lurus menjalankan perintah ketua umum melakukan konsolidasi khususnya melalui pendidikan politik dan kaderisasi," kata Wittiri.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan pihaknya akan segera melaksanakan safari politik ke Jabar bagian selatan.
Menurut Ono, hal itu demi terus memperkuat konsolidasi pemenangan di sana.
Bagi kader PDIP Jabar, lanjut Ono, soal capres-cawapres tidak lebih penting daripada konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat.
Dia pun mengingatkan semua pihak juga harus memahami slogan ‘jas merah’ alias jangan sekali-kali melupkan sejarah. PDIP, kata dia, akan selalu belajar dari pengalaman.
Dalam konteks itu, lanjut Ono, pada Pilpres 2014 lalu, Megawati Soekarnoputri memutuskan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres enam bulan sebelum pemilihan.
Tidak seperti saat ini, yang mana sejumlah pihak berusaha ‘memaksa’ partainya buru-buru menetapkan calon.
"Kami pastikan sukarelawan di Jabar hanya akan dibentuk setelah keputusan capres-cawapres diambil oleh ibu ketua umum,” kata Ono.
Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ketika dikonfirmasi terkait persoalan-persoalan di atas menyatakan bahwa semua pernyataan itu membuktikan soliditas seluruh kader dan struktur partainya di pusat maupun daerah.
Menurut dia, hal itu seperti yang selalu dipesankan oleh Megawati Soekarnoputri bahwa menjaga kepercayaan rakyat adalah hal utama.
Hasto menegaskan hal itu bukan dilakukan dengan pencitraan tokoh semata.
Namun, lewat kerja-kerja konsolidasi serta pengorganisasian rakyat secara langsung di kehidupan sehari-hari.
"Itulah kunci kemenangan kita di 2024," pungkas Hasto. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy