jpnn.com, KUTAI KARTANEGARA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan akan memperjuangkan Hari Kebudayaan dan Kearifan Lokal bisa masuk dalam kalender resmi Indonesia.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan bahwa untuk mendukung upaya tersebut DPD telah mengirim surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Kunker ke PPU, LaNyalla Datangi Titik Nol IKN, Ada yang Menarik
"Bagi kami, pelestarian warisan nusantara dan budaya luhur nusantara sangat diperlukan sebagai bagian dari ciri dan karakter bangsa Indonesia. Sekaligus sebagai filter bagi masuknya pengaruh negatif dari konsekuensi globalisasi tanpa batas yang terjadi saat dan di masa mendatang," katannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Tenggarong, Kalimantan Timur, Senin (5/4).
Tidak hanya itu, LaNyalla pun mengungkap bahwa DPD RI bekerja sama dengan stakeholder terkait berencana menggelar Kongres Budaya Nasional dengan menghadirkan seluruh raja-raja dan sultan se-nusantara.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2021: LaNyalla Ikut Bersuara soal Formasi Guru Agama
"Hal ini kami lakukan agar eksistensi dan keberadaan kerajaan dan kesultanan di Indonesia makin mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan daerah," jelasnya.
LaNyalla berharap dari kegiatan tersebut muncul beberapa rekomendasi demi penguatan Bineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah percaturan global dan era dunia tanpa batas.
BACA JUGA: Kemendes PDTT dan Bupati Kukar Matangkan Rencana Program Ketahanan Pangan di Lahan Transmigrasi
Lebih lanjut dalam kunker itu ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini juga memuji eksistensi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
"Saya bangga dengan eksistensi Kesultanan Kutai Kartanegara ini. Karena ini adalah salah satu wujud nyata bahwa bangsa ini adalah bangsa pelestari budaya," tuturnya.
Kerajaan Kutai Kartanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia, selain Kerajaan Kandis dan Kerajaan Salakanagara.
"Eksistensi tradisi Kesultanan Kutai Kertanegara tentu menambah daya dukung sektor pariwisata Kalimantan Timur, utamanya dalam upaya menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara," jelasnya.
Aspirasi Perpres
Dalam kesempatan itu, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadinata ke-XXI Aji Muhammad Arifin menyampaikan bahwa sejak 23 Januari 1950, Kesultanan Kutai Kertanegara telah menyampaikan legacy untuk bangsa Indonesia dengan mendukung NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara, serta meminta pemerintahan yang demokratis dapat dijalankan di tanah air.
“Namun, dalam hal pemajuan kebudayaan, kami masih terus harus berjuang, karena Kementerian Dalam Negeri belum memberi payung yang cukup bagi kami agar mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui bantuan anggaran yang cukup dari APBD maupun APBN,” ungkap juru bicara Sultan XXI, Awang Yacoub.
“Untuk itu kami berharap ketua DPD RI dapat memperjuangkan agar kesultanan dan kerajaan di Indonesia mendapat payung hukum berupa peraturan presiden atau perpres,” harap dia.
LaNyalla pun berjanji akan menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi aspirasi terkait kesultanan di nusantara.
“Insyaallah kami siap menyampaikan langsung, apalagi di Kaltim ada Senator Ibu Aji Mirni Mawar yang masih kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara,” tukas LaNyalla yang mendapat songkok senur dan mandau khas Kukar.
Dalam kunjungan itu, LaNyalla didampingi sejumlah senator, antara lain Aji Mirni Mawarni, M. Idris, Zainal Arifin, Bustami Zainuddin, Djafar Al Katiri, Habib Abdurrahman Bahasyim, Asyera Wundalero, Wa Ode Rabia, Jiyalika Maharani, Amaliah, Cherish Harriette dan Adilla Aziz, serta mantan Senator Kaltim Awang Ferdian. (*/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy