jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) harus mampu mencari alternatif pembiayaan pembangunan selain dari dana alokasi yang selama ini diberikan oleh Pemerintah Pusat. Salah satunya menurut Irman, melalui pasar modal.
Hal ini disampaikan Irman Gusman pada pembukaan Workshop Nasional Pembiayaan Alternatif bagi Kota dan Kabupaten dan Kelayakan Kredit, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, (4/12).
BACA JUGA: DPD Minta BPS Benahi Data NPWP
"Kebutuhan pembangunan saat ini perlu untuk dipercepat dan diperbesar agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena faktanya, pembangunan dirasa kurang merata akibat berbagai hambatan, salah satunya alokasi dana yang terbatas dari pemerintah pusat," kata Irman.
Oleh karena itu lanjutnya, Pemda dituntut untuk dapat mencari jalan alternatif agar pembangunan dapat lebih diperluas dan diperbesar. Di sinilah eksistensi pasar modal dapat memainkan peranan.
BACA JUGA: Wapres Dorong Percepatan Pembangunan PLTU Batang
"Peningkatan infrastruktur penting untuk daya saing. Tapi kan masalahnya daerah sering kesulitan dana. Nah perlu dipikirkan, bagaimana manfaatkan pasar modal untuk cari dana. Tidak ketergantungan pada APBN/APBD," kata Irman.
Menurut senator asal Sumatera Barat itu, pendanaan yang berasal dari pasar modal oleh daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Apalagi, banyak daerah yang memiliki potensi besar untuk mendapatkan dana segar dari investor.
BACA JUGA: Dirut Garuda Sesumbar tak Alami Kerugian Lagi Tahun Depan
"Padahal sudah ada peraturan yang mendukung Pemda untuk menerbitkan obligasi daerah. Sayangnya, peraturan ini belum dimanfaatkan secara maksimal, karena Pemda masih mengandalkan dana dari APBN dan APBD," ungkapnya.
Irman menambahkan, daerah yang menurutnya paling siap untuk mengeluarkan obligasi daerah atau municipal bond saat ini adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Untuk itu, Ia berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dapat segera mengeluarkan obligasi daerah. Apalagi, Jakarta saat ini tengah banyak menggarap proyek-proyek infrastrukturnya.
"Saya tantang Pak Ahok. Ahok belum dianggap berhasil kalau belum bisa keluarkan obligasi daerah," ujar Irman.
Namun, dirinya menyayangkan minimnya sosialisasi pasar modal Indonesia untuk masyarakat di daerah. Akibatnya, masyarakat di daerah belum mengetahui mengenai pemanfaatan pasar modal.
"Saya percaya jika satu daerah sudah mengeluarkan obligasi daerah dan berhasil diserap baik oleh pasar, maka banyak daerah-daerah lainnya yang akan mengeluarkan obligasi daerah. Kan orang Indonesia suka meniru. Yang susah kan yang pertama ini," tambahnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Angkasa Pura II Bangun 6 Bandara di 2015
Redaktur : Tim Redaksi