jpnn.com, JAKARTA - Isu hangat mengenai beberapa pejabat dalam Kabinet Presiden Jokowi yang menyomasi kalangan aktivis menjadi perbincangan nasional.
Banyak yang berpendapat bahwa pejabat negara tidak boleh menunjukkan sikap antikritik kepada rakyatnya sendiri. Apalagi mereka digaji oleh uang rakyat.
BACA JUGA: Pasukan Elite Bakamla Merapat di Pulau Wanara, Bersenjata Lengkap
Ketua DPP MIO Hadi Purwanto mengatakan bahwa seharusnya pejabat negara tidak langsung melaporkan seseorang atas isu-isu yang tidak berkaitan dengan kinerja bernegara dari jabatan yang diembannya.
"Apalagi kalau isunya berkaitan dengan status pribadi dirinya yang dikait-kaitkan dengan jabatanya, hal ini sudah selayaknya disaring agar tidak menghasilkan persepsi-persepsi masyarakat," ujarnya, Minggu (2/10).
BACA JUGA: Duit Rp 800 Juta di ATM Raib
Pria yang juga diamanahkan sebagai Deputi Advokasi DPP LIRA ini menyoroti status pejabat-pejabat negara yang bersisian dengan bisnis.
"Berwirausaha tentunya boleh saja, toh awalnya sebelum menjadi pejabat mereka punya pekerjaan masing-masing. Namun ketika sudah menerima mandat, sebaiknya dilepas dan diurus orang lain agar tidak menjadi sorotan penggunaan kewenangan," katanya.
Hadi menambahkan, bagi para aktivis dan LSM yang menyoroti kinerja pejabat publik juga harus melakukan pendekatan yang konstruktif.
"Jangan melakukan langkah-langkah destruktif yang terkesan menelanjangi. Kita sama-sama ingin memperbaiki negara, kalau ada temuan, jangan langsung asal publish tanpa bukti, klarifikasi dan mediasi untuk menemukan solusi akan jadi langkah yang sangat baik," saran Hadi.
Dia mengatakan bahwa polisi sebagai lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan seobjektif mungkin.
"Saya meyakini Polri yang Presisi tentu berpihak kepada kebenaran. Bukan berarti pejabat akan dilindungi dari kejahatan. Meskipun yang melaporkan seorang Aktivis yang tidak memiliki kuasa, polisi akan wajib tetap menanggapi laporan dengan sepenuh hati. Ini kesempatan Polri menjadi semakin positif dalam memori masyarkat," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut Hadi juga meyakini bahwa Presiden Jokowi senantiasa bertindak objektif dan menyerahkan pada prosedur hukum terkait masalah dan temuan yang menyangkut para pejabatnya.
"Saya percaya Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi hukum, beliau selalu berpesan pada para pembantu presiden untuk bersikap prorakyat dan tidak boleh antikritik," katanya.
Dia meyakini bahwa seorang pejabat negara harus bijak dan 'mendem jero' artinya harus bisa melebur keburukan menjadi kebaikan tanpa membawa masalah baru.
"Saya adalah sahabat dan Relawan Abah tuban, memilih dan mendukung penuh Bapak Jokowi. Oleh karena itu saya mengharap penjabat negara yang membuat gaduh haruslah dievaluasi kembali siapapun dia," tegasnya.
Kemudian Pendiri Ponpes di Tuban ini juga menyarankan, apabila para aktivis yang merasa di somasi berkeberatan, bisa melakukan langkah hukum balik.
"Ini negara hukum, segala aspek tuntutan dapat dibuktikan dan dilawan dengan tindakan hukum. Justru jangan dilawan dengan permainan opini, akan menjadi tidak berkesudahan dan hanya memperuncing masalah tanpa penyelesaian," ungkap Hadi. (dkk/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Muhammad Amjad