jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla maupun para pejabat yang menjadi penyelenggara negara senantiasa menguatkan silaturahmi demi persatuan bangsa. Terlebih di bulan suci Ramadan seperti ini, sehingga bisa saling bekerja sama dan menghindari sikap saling menyalahkan.
“Yang paling penting harus dibangun adalah sikap saling menguatkan dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Bagi DPR, tentu sebagai lembaga perwakilan rakyat harus senantiasa menjalankan fungsi check and balances antarcabang kekuasaan negara sesuai koridor UUD 1945. Semuanya dalam kerangka membangun negara yang kita cintai ke arah yang lebih baik,” ujar Bamsoet dalam sambutannya saat menjadi tuan rumah buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR RI di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Senin (28/5/18).
BACA JUGA: Dana Optimalisasi Haji 2018 Naik Jadi Rp 6,878 Triliun
Selain Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, para menteri Kabinet Kerja juga tampak hadir, antara lain Menteri Sosial Idrus Marham, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Hadir juga para pimpinan lembaga negara seperti Ketua BPK Moermahadi, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Komisi Yudisial Aidul Azhari, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan Kepala PPATK KA Badaruddin.
BACA JUGA: Komisi II Minta Kemendagri Menyelesaikan Permasalahan KTP-El
Sejumlah tokoh nasional juga hadir seperti Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum Kadin Roesan Roeslani. Turut serta para duta besar negara sahabat seperti Duta Besar Uzbekistan, Duta Besar Maroko, Dubes Uni Emirat Arab.
Sebelum mempersilakan tamu undangan berbuka puasa, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mengingatkan bahwa tak lama setelah Ramadan usai, bangsa Indonesia akan menghadapi Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018.
BACA JUGA: DPR Minta Pemerintah Memberi Solusi
Selain itu, tahun 2018 ini juga merupakan tahun persiapan menghadapi Pemilu serentak 2019. Karenanya, Ramadan kali ini harus dijadikan momentum untuk selalu menjalin silaturahmi antarsesama anak bangsa, terlebih diantara para elite politik.
Dalam kesempatan itu, Bamsoet sempat berseloroh. Ia menyampaikan bahwa hadir dalam buka puasa ini hampir semua cawapres yang siap mendampingi Jokowi berkontestasi pada Pilpres 2019 mendatang.
“Ada Pak Airlanggga, ada Pak Rommy, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Muhaimin Iskandar walau berhalangan datang tapi menyampaikan bahwa beliau tetap cawapres. Kalau Pak Jokowi masih bimbang, di sini ada Ketua MK, Ketua MA, Ketua KY, Ketua BPK dan ada ketua KPK yang siap melaksakan fit and proper test untuk cawapres Pak Jokowi,” kelakar Bamsoet.
Lebih lanjut, Ketua DPR juga menyampaikan bahwa Perbedaan di antara kita harus menjadi rahmat dan bukan sebaliknya. Sebab sebuah keniscayaan adanya perbedaan di antara kita baik dari suku, ras, golongan, agama, dan bahkan pilihan politik.
“Tetapi kesemuanya itu harus dikelola untuk kemaslahatan umat dan rakyat Indonesia," tutur Bamsoet.
Dengan demikian, Bamsoet meyakini permasalahan intoleransi yang kembali merebak bisa terkikis habis. Intoleransi bukan hanya dalam kehidupan beragama saja, melainkan juga dari berbagai bidang kehidupan lainnya.
"Elite politik harus memberikan contoh bagaimana menjalankan toleransi dalam kehidupan. Kita memang berbeda dalam banyak hal, namun tetap bersatu dalam kebersamaan. Ramadhan harus menjadi spirit bersatu padu tetapi tidak menghilangkan keanekaan," jelas Bamsoet.
Politikus Partai Golkar ini berharap Ramadan memberikan kesempatan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas diri serta menjaga persatuan bangsa. Sepatutnya semua pihak menyadari bahwa bila perpecahan terjadi, akan membuat bangsa lemah tak berdaya.
"Marilah di bulan suci Ramadhan ini kita reflesikan sebagai panggilan kepada semua anak bangsa untuk kembali menyatukan hati dan tindakan. Untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kita sendiri," pungkas Bamsoet.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi II Minta Kemendagri Sanksi Kada Abaikan UU Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi