jpnn.com, JAKARTA - Ketua BPK terpilih Dr. Moermahadi Soerja Djanegara melakukan rapat konsultasi dengan Ketua DPR RI, Setya Novanto di kompleks Gedung DPR Senayan.
Selain perkenalan sebagai Ketua dan Anggota BPK yang baru, dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, antara lain:
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Sikapi Isu Gerakan Minahasa Merdeka
1. Laporan hasil pemerikasaan keuangan pemerintah pusat tahun 2016 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
2. Kerugian negara harus mengacu pada hasil audit BPK dan itu merupakan satu-satunya acuan tentang kerugian negara berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung No 04/2017.
BACA JUGA: Alutsista Buatan Tiongkok Bikin Celaka, Ini Saran Fadli Zon
Dalam pertemuan tersebut Ketua BPK Moermahadi memperkenalkan Wakil Ketua BPK yang baru Prof. Dr. Bahrullah Akbar dan anggota Agus Joko Pramono, Achsanul Qosasi, Ismayatun, Eddy Mulyadi Soepardi.
Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Ketua Banggar Azis Syamsuddin dan Ketua Komisi XI Melchias Mekeng.
BACA JUGA: 14 RUU Ditargetkan Rampung pada Masa Sidang V DPR
Ada pun kesimpulan Laporan BPK yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR, 19 Mei 2017, antara lain:
1. Untuk pertama kalinya setelah 12 tahun, sejak tahun 2004, BPK memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2016, untuk itu pimpinan DPR menyampaikan penghargaan dan selamat kepada pemerintah.
2. Meski demikian pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan, agar tahun yang akan datang menjadi lebih baik.
3. Terdapat 74 Kementerian/ Lembaga yang mendapat predikat WTP, 8 Lembaga/Kementerian mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 6 lembaga/kementerian tidak menyatakan pendapat (disclaimer). Untuk itu diharapkan kepada lembaga/kementerian yang belum mendapat predikat WTP untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan kualitas Laporan Keuangannya di tahun-tahun yang akan datang
Dalam rapat paripurna tersebut juga mendengarkan pengantar dan keterangan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran Tahun 2018 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
Pimpinan DPR memberikan apresiasi atas optimisme pemerintah dalam menetapkan perkiraan awal pertumbuhan ekonomi antara 5,4-6,1 persen. Optimisme tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan upaya mengatasi kesenjangan.
Kerja keras pemerintah juga tercermin dari keberhasilan menurunkan angka gini ratio dari 0,39 menjadi 0,38. Ini berarti pemerataan pembangunan semakin meluas bagi masyarakat. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hentikan Stigma Antitoleransi Sesama Anak Bangsa
Redaktur : Tim Redaksi