jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, pemerintah harus berupaya lebih gigih dalam membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi. Menurutnya, program Go Online UMKM yang telah digulirkan pemerintah harus digencarkan karena perkembangan teknologi informasi juga makin cepat dan pasar kian terbuka.
Merujuk hasil riset Mckinsey Institute, Bamsoet -panggilan beken Bambang- mengatakan, hingga akhir 2017 terdapat 59,9 juta unit bisnis UMKM di Indonesia. Namun, dari jumlah itu baru baru 3,97 juta unit UMKM yang saat ini sudah memanfaatkan ranah digital.
BACA JUGA: Percepatan Penyaluran Dana, Bank Amar Gandeng PT Mekar
“Angka itu bukan hanya menunjukkan persentase yang teramat kecil, tetapi juga menjelaskan dengan gamblang betapa UMKM lokal sangat terlambat,” ujar Bamsoet melalui layanan pesan ke media, Minggu (29/4).
Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, data itu juga menjelaskan banyak aspek. Misalnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum punya akses untuk mencari informasi tentang permintaan atau kebutuhan pasar baik domestik maupun mancanegara.
BACA JUGA: Pemerintah Dorong 8 Juta UMKM Beralih ke Online
Selain itu, ada beberapa indikator yang nyata-nyata menunjukan keterlambatan UMKM Indonesia beradaptasi dengan era digitalisasi. “Yang paling utama adalah belum meratanya jaringan internet di seluruh wilayah tanah air,” sebutnya.
Indikator berikutnya adalah masih kecilnya persentase UMKM yang dapat memanfaatkan jasa online untuk mempromosikan dan memasarkan produknya. Padahal, jika pelaku UMKM di Indonesia bagian tengah dan timur Indonesia mendapatkan akses untuk memasarkan dan mempromosikan produknya melalui internet, maka kontribusinya bagi perekonomian nasional diyakini akan signifikan.
BACA JUGA: Hari Jadi ke-6, Lazada Gandeng UMKM Berbagi Ilmu e-Commerce
”Bahkan, jumlah pelaku UMKM pun dipastikan terus bertambah,” tegas politikus yang juga aktif di media sosial itu.
Karena itu Bamsoet mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi Go Online UMKM. Mantan wartawan itu menegaskan, pelaku UMKM di semua daerah termasuk di pelosok layak mendapatkan informasi yang lengkap tentang program itu.
Menurut Bamsoet, Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika harus dalam posisi proaktif menyosialisasikan Go Online UMKM. Harus ada sosialisasi yang intensif yang mencakup rencana, target dan time schedule (tahapan-tahapan) Go Online UMKM.
“Karena pelaku UMKM bertebaran di banyak daerah, Kemenkop UKM dan Kominfo tentu harus bekerja sama dengan semua pemerintah daerah,” cetusnya.
Bambang menambahkan, dinas-dinas perekonomian di daerah bisa menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan program Go Online UMKM. Sebab, pemda tentu punya data dan paling tahu potensi ataupun jumlah pelaku UMKM di daerah masing-masing.
“Pemerintah memang harus bekerja lebih cepat karena digitalisasi dan otomasi sudah merambah mekanisme kegiatan industri, produksi, lalu lintas barang dan jasa serta transaksi. Bekerja cepat menjadi keharusan agar sektor bisnis dalam negeri, utamanya UMKM, dapat mengejar keterlambatan mereka beradaptasi dengan era digitalisasi dan otomasi sekarang ini,” pungkasnya.(eno/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi XI DPR Gali Permasalahan KUR di Kepri
Redaktur : Tim Redaksi