“Kita dukung penuh apapun kebijakan Jokowi sepanjang itu demi kepentingan masyarakat. Tapi dalam hal penerapan nopol ganjil-genap, menurut saya Jokowi harus kaji ulang, karena dampaknya sangat luas bagi masyarakat Jakarta," kata Marzuki Alie, di Jakarta, Minggu (16/12).
Menurut Marzuki, kebijakan itu tidak akan menghilangkan kemacetan Jakarta. Yang ada malah akan menimbulkan masalah baru. Lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.
“Bagaimana caranya tiba-tiba masyarakat DKI Jakarta yang memiliki satu kendaraan bermotor tiba-tiba dilarang menggunakan kendaraannya setiap hari. Masyarakat akan bertumpuk di tengah jalan. Sementara ketersediaan angkutan massal belum cukup," ujar Marzuki Alie.
Diingatkan Ketua DPR, ini menyangkut kepentingan publik, jangan sampai ini menjadi masalah baru dan menjadi rusuh. "Siapa yang bertanggungjawab jika masyarakat tidak bisa berangkat kerja ataupun melakukan kegiatan lainnya? Atau apa sekian juta masyarakat harus berjalan kaki atau naik sepeda?,” tanya Marzuki Alie.
Lebih lanjut Marzuki mempertanyakan apakah kebijakan ini diberlakukan juga bagi pejabat negara, karena para pejabat negara memiliki undang-undang protokol yang ketat. Selain itu mobil pejabat negara selain memiliki nomer resmi seperti nomer RI juga memiliki nomer Sekneg.
”Kalau pejabat negara tidak termasuk yang dibatasi kendaraannya, maka ini tidak adil dan diskriminatif. Tapi kalau dibatasi, ada undang-undang protokol seperti halnya presiden dan wakil presiden. Untuk saya misalnya gampang karena mobil dinas saya RI 6 dan nomer dari Sekneg dengan nomer ganjil, Maka saya bisa menggunakan mobil saya setiap hari dengan nopol yang berbeda,” ungkapnya.
Penerapan kebijakan ini menurutnya juga tidak adil buat masyarakat pembayar pajak kendaraan bermotor. Mereka telah membayar pajak selama satu tahun, tapi harus dibatasi penggunaannya tidak boleh setiap hari. ”Kalau mau menerapkan ini dengan konsisten, maka turunkan juga pajak kendaraan bermotor 50 persen. Tidak adil telah membayar pajak selama satu tahun, tapi hanya bisa menggunakan setengah tahun,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu.
Marzuki pun menyoroti akan makin maraknya pungli dan suap jika aturan ini benar-benar diterapkan. ”Akan ada penjualan nopol ganjil-genap di kepolisian itu nanti, akan ada penyuapan baru. Belum lagi akan terjadi banyak sekali pelanggaran. Polisi yang ada pun menurut saya tidak akan sanggup mengatasinya karena masyarakat akan tidak mempedulikan aturan itu,” tegasnya.
Terakhir, Marzuki mempertanyakan Jokowi dengan kendaraannya nanti. ”Dia sendiri bagaimana dengan kendaraannya B 1? Apa dia akan gantian dengan wakilnya menggunakan mobil atau berangkat berdua bersama-sama? Atau masuk bergantian setiap hari dengan wakilnya atau sehari naik mobil sehari naik sepeda atau jalan kaki?,” tanya Marzuki lagi. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Dukung Kebijakan Ganjil-Genap Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi