jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengeluarkan laporan Kuartal II 2017.
Dalam laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01 persen.
BACA JUGA: Setya Novanto: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II Masih Bagus
Data IMF menunjukan, posisi Indonesia jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,5 persen.
Indonesia berada di posisi tiga besar di kelompok negara G-20 bersama India (7,2 persen), dan China (6,6 persen).
BACA JUGA: Napi Lapas Kelas IIA Ambon Curhat Kepada Komisi III DPR
Jauh di atas negara besar lain seperti Australia (3,1 persen), Korea Selatan (2,7 persen), Amerika Serikat (2,3 persen), dan Jepang (1,2 persen).
"Kita perlu mengapresiasi capaian tersebut. Ini menunjukan di tengah situasi perekonomian global yang masih tak menentu, pondasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan tetap kokoh. Tak heran jika lembaga pemeringkat kredit Standard and Poor (S&P) menaikan peringkat kredit Indonesia menjadi Investment Grade. Moody's Investors Service dan Fitch Ratings juga memberikan penilaian positif terhadap penilaian kredit Indonesia," ujar Ketua DPR Setya Novanto melalui rilis yang diterima redaksi.
BACA JUGA: Kabupaten Maluku Barat Daya Perlu Perhatian Lebih
Walau pun konsumsi rumah tangga hanya tumbuh menjadi 4,94 persen, menurutnya, ini bukanlah hal yang buruk.
Bank Indonesia melaporkan, tabungan nasabah justru naik Rp 60,4 triliun.
"Artinya, kebijakan fiskal perekonomian tahun 2017 secara keseluruhan cukup baik. Pemerintah masih bisa menjaga pendapatan masyarakat," imbuh Novanto.
Dia mengatakan, DPR mendukung pemerintahan Jokowi - JK untuk terus melanjutkan reformasi memperbaiki iklim bisnis, menumbuhkan investasi, serta meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat.
Jika diperlukan, sambungnya, pemerintah bisa mengeluarkan paket kebijakan ekonomi seperti yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu.
Setidaknya sudah 15 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dan terbukti memberikan efek positif dalam perekonomian nasional.
"Saya juga mengimbau kalangan dunia usaha agar tidak melakukan pengurangan tenaga kerja yang akan berefek pada penurunan daya beli masyarakat. Jika ada regulasi maupun hal lainnya yang dirasa tak bisa menopang dunia usaha, DPR RI siap menampung aspirasi dan mencari solusi," sambungnya.
Saya juga mendorong agar dana desa yang telah dianggarkan DPR mencapai Rp 60 triliun bisa segera disalurkan ke sekitar 75 ribu desa. Setiap desa rata-rata akan medapat Rp 1 miliar.
Melalui penggunaan yang tepat dan cermat, diawasi seluruh kalangan masyarakat di desa, yakin dana ini akan mampu menggerakan roda perekonomian desa.
Pada akhirnya akan bisa meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penambahan Terminal Pelabuhan Tulehu Atasi Lonjakan Penumpang di Maluku
Redaktur & Reporter : Natalia