jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melarang Pemprov DKI Jakarta untuk menganggarkan pembelian tanah dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024.
Dia meminta pemda mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan atau program yang lebih krusial di ibu kota.
BACA JUGA: Khoirudin PKS Yakini Penanganan Banjir Jakarta di Era Pj Gubernur Heru Bisa Lebih Sip
“Saya minta kepada SKPD, fokus anggaran. Tidak seperti sekarang ini, semuanya beli (tanah). Beli tanah sudah enggak (perlu), tanah kita sudah banyak,” ucap Pras, Rabu (15/2).
Menurut Pras, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki banyak lahan atau tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
BACA JUGA: Cegah Banjir Jakarta, Heru Budi Dapat Penugasan Ini dari Kementerian PUPR
“Sekarang kan tanah kita banyak, maksimalkan, dipakai,” tuturnya.
Politikus PDI Perjuangan ini mendesak Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono agar menganggarkan banyak biaya untuk penanganan sejumlah masalah.
BACA JUGA: Soal Banjir Jakarta, Heru Budi Hartono Segera Menghadap Menteri PUPR
Terlebih, masalah banjir, kemacetan, kemiskinan, hingga ketahanan pangan masih belum teratasi dengan baik.
“Mudah-mudahan, sih, enggak ada kejadian sampai kekurangan pangan di Jakarta,” tambah Prasetyo.
Adapun, Heru Budi Hartono menggelar Forum Konsultasi Publik RKPD, Selasa kemarin.
Melalui Forum Konsultasi Publik, jajarannya menerima masukan-masukan dari organisasi masyarakat hingga non-government organization (NGO) untuk RKPD 2024. (mcr4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banjir Jakarta Meluas, 41 RT dan 17 Jalan Terendam, Ini Daftarnya
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi