jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), seperti Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Bina Marga, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, memperkuat koordinasi untuk mewujudkan program prioritas.
Pras, panggilan akrab Prasetyo Edi Marsudi, menuturkan bahwa masalah-masalah utama di DKI Jakarta sudah sangat kompleks sekali.
BACA JUGA: Tak ada Sengketa di MK, KPU Sumut Tetapkan 100 Anggota DPRD Terpilih
Permasalahan itu harus segera diatasi dengan serius.
“Permasalahan sudah kompleks sekali. Masalah banjir kaitannya empat SKPD ini berkait, lingkungan hidup perlu dengan pertamanan karena dia punya tanah yang banyak,” ucap Pras, Rabu (29/5).
BACA JUGA: PKB Buka Kemungkinan Usung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2024
Dia mengatakan bahwa tujuan dari saling berkoordinasi dan membangun komunikasi itu antara lain agar program prioritas di 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 dapat terealisasi optimal.
Sebab, antar-SKPD memiliki kesinambungan untuk merealisasikan program-program pembangunan Kota Jakarta.
BACA JUGA: DPRD DKI Dukung Langkah Jakpro Fasilitasi Warga Kampung Bayam
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan akan membahas seluruh program prioritas yang tercantum dalam RKPD 2025 dan perubahan RKPD 2024 bersama eksekutif dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.
“Saya minta ini dirapatkan di Banggar karena ini program prioritas mereka,” tuturnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan prioritas DLH 2025 ialah peningkatan kualitas lingkungan dan insfrastruktur kota, meliputi perbaikan kualitas lingkungan, penanganan sampah, dan peningkatan kualitas udara.
“DLH kebagian ada tiga fokus utama yaitu emisi gas rumah kaca, kualitas udara, penanganan limbah dan sampah,” ungkap Asep.
Lalu, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Bayu Meghantara mengatakan untuk program prioritas 2025, yakni pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau (RTH) dan jalur hijau untuk memenuhi standar ideal proporsi RTH wilayah kota.
Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yakni 30 persen dari luas wilayah kota.
“Jadi, insyaallah 2025 akan membuat 11.104 RTH baru,” ucap Bayu. (mcr4/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi