jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai Gubernur Anies Baswedan merusak banyak tatanan kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Prasetyo mencontohkan upaya Anies membatalkan hak guna bangunan (HGB) untuk pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta yang sudah disetujui era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Anies ingin membatalkan HGB tersebut dengan meminta bantuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.
BACA JUGA: Anies Terpaku Lihat Museum Bahari Hancur Dilalap Api
"Namanya HGB hargailah pemerintah. Presiden sudah memberikan sertifikat. Bagaimana kebijakan gubernur. Gubernur kan ada diskresi gubernur, jangan cari penyakit gubernur lama, ayo ke depan, ayo kerja," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).
Politikus PDI Perjuangan itu juga mencontohkan kebijakan Anies menutup Jalan Jati Baru Raya untuk pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang. Kebijakan itu membuat kawasan Tanah Abang makin macet dan kumuh.
BACA JUGA: Anies Bakal Realisasikan Janji yang Tak Ditepati Jokowi Ini
"Tanah Abang itu kan ikonnya Indonesia, ikonnya presiden. Tamu negara diajak ke situ. Ini kebanggaan presiden. Tapi sekarang kebijakannya begitu. Kalau saya Pak Anies, cari dahulu lahan terdekat yang baik, (PKL, red) dipindahkan sementara," kata dia.
Prasetyo menambahkan, saat ini kawasan Tanah Abang semrawut. Kemacetan di kawasan tersebut makin tak keruan sehingga membuat masyarakat sekitar tak nyaman.
BACA JUGA: Lantai di Gedung BEI Runtuh, Ganggu Aktivitas Saham?
"Sekarang macetnya kayak apa. Saya takut kebijakan ini di seluruh pasar-pasar tradisional," jelasnya.
Selain itu, Prasetyo juga mengkritik kebijakan Anies yang mencopot pagar pembatas taman di Monas, Jakarta Pusat. Padahal, kebijakan yang diberlakukan di era Sutiyoso menjadi gubernur DKI itu dipertahankan saat kepemimpinan Fauzi Bowo, Joko Widodo hingga Basuki T Purnama.
"Kenapa dipagari, ini (Monas, red) kan juga sebagai ibu kota kegara. Ini kan daerah ring satu. Tapi kenyataannya yang ada semua ditabrak. Saya nggak setuju, nggak realistis rumput boleh diinjak-injak. Ini ibu kota sekarang terlihat kumuh," jelasnya.
Bahkan, Prasetyo mengkritik kebijakan Anies membiarkan sepeda motor masuk kawasan Jalan MH Thamrin. Kebijakan itu membuat banyak pengguna sepeda motor yang berhenti di bahu jalan sehingga membuat macet kendaraan di belakangnya.
Terakhir, Prasetyo mengkritik ketiadaan petugas Satpol PP di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Hal tersebut membuat pedagang kaki lima bebas berjualan sehingga merusak pemandangan.
"Itu kan ikon bagus, Hotel Indonesia dengan air mancurnya. Sekarang malam banyak tukang minuman nongkrong. Kalau mulai sekarang tidak dibereskan, nanti MRT jadi dan ada Asian Games kan, orang jalan nabrak gimana," tegas mantan ketua tim pemenangan Basuki T Purnama-Djarot S Hidayat pada Pilgub DKI itu.(tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anies Tuding Pengelola Gedung BEI Pernah Halangi Inspeksi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga