Ketua Fraksi Golkar Ngotot Perjuangkan Pemekaran Papua

Rabu, 21 Februari 2018 – 17:43 WIB
Ketua Fraksi Golkar Robert Kardinal (istimewa for jawapos.com)

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPR Robert J Kardinal tetap memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat, meski pemerintah masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Demi misi ini, dia bakal menghadap ke Presiden Joko Widodo bersama sejumlah tokoh adat Papua.

Robert mengatakan, pemekaran di Papua telah rampung dibahas DPR RI. Pemerintah juga telah menerbitkan amanat presiden. Karena itu, sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi.

BACA JUGA: Bang Akbar Sebut Airlangga Cocok Banget Jadi Cawapres Jokowi

“Namun, begitu mau dieksekusi kok tiba-tiba keluar kebijakan moratorium,” kata Ketua Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat ini di DPR.

Rencana pemekaran yang sudah dibahas tersebut adalah pembentukan provinsi baru bernama Papua Barat Daya. Di dalamnya akan ada tambahan dua kabupaten baru yaitu Malamoi dan Maybrat Sau.

BACA JUGA: Golkar Minta Parpol Pendukung Jokowi Komunikasi Intensif

Pemekaran ini, tambah da, penting untuk percepatan pembangunan di Papua. Ini berimbas langsung kepada rakyat di wilayah ujung Timur Indonesia tersebut.

“Dalam pemekaran ini ada kepentingan besar, yaitu kepentingan NKRI. Karena ini kepentingan NKRI, pokoknya harus pemekaran,” tegas dia.

BACA JUGA: Ada 314 Usulan Pemekaran Daerah, Sabar Ya

Selama ini, sambungnya lagi, masyarakat Papua banyak mengalami kesulitan dalam urusan administrasi dan izin. Untuk membuat surat-surat saja, masyarakat harus naik pesawat ke ibu kota provinsi.

Makanya, dia berharap agar hasil kesepakatan DPR bersama pemerintah tentang pemekaran Papua bisa segera dieksekusi. Dia pun meminta Presiden Jokowi mencabut moratorium yang diberlakukan sejak Agustus 2015.

“Pemekaran ini belum bisa dilaksanakan karena ada moratorium. Kalau moratorium, harusnya dari awal. Sedangkan ini kan sudah dibahas DPR bersama pemerintah, tinggal diketok, eh mundur karena ada moratorium. Alasannya masalah keuangan, ini sangat tidak masuk akal,” keluhnya.

“Kami sedang atur bersama gubernur, tokoh masyarakat, dan tokoh adat agar bisa ketemu bapak presiden. Agar masalah ini bisa segera diselesaikan. Saya siap terdepan fasilitasi pertemuan dengan Pak Jokowi agar dilakukan pemekaran,” tambah dia. (dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Nih Strategi Golkar Hadapi Pilpres: Jangkar Bejo dan Gojo


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler