JAKARTA - Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Kalimantan Tengah, Tugiyo mengatakan Musyawarah Nasional Luar biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang digelar Sabtu (27/4) di Pontianak, Kalimantan Barat adalah ilegal tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.
"Tidak pernah Kadin melakukan suksesi kepemimpinan dengan cara seperti itu, karena tidak sesuai AD/ART sekaligus merusak tradisi di Kadin," kata Tugiyo, kepada wartawan, Sabtu (27/4).
Menurut Tugiyo, estafet kepemimpinan Kadin harus dilakukan secara konstitusional, agar kepemimpinan itu legitimat, bukan dengan cara yang illegal.
Selain itu, Tugiyo juga mengaku namanya dicatut dan disebutkan hadir dalam Munaslub Kadin. "Saya tidak ikut dan nama saya dicatut," tegas Tugiyo.
Dia juga mempertanyakan mandat para peserta yang ikut dalam pertemuan di Pontianak itu, "Atas nama siapa dan siapa yang memberikan?," tanya Tugiyo.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Kadinda Jabar, Agung Suryamal. "Ada yang mencatut Kadinda Jawa Barat. Mereka mengatasnamakan wakil Jabar."
Padahal Jabar tidak pernah mengirim utusan atau mandat untuk Munaslub di Pontianak dan Kadin Jabar menolak adanya Munaslub dan keberadaan forum Kadin Provinsi, imbuhnya. (fas/jpnn)
"Tidak pernah Kadin melakukan suksesi kepemimpinan dengan cara seperti itu, karena tidak sesuai AD/ART sekaligus merusak tradisi di Kadin," kata Tugiyo, kepada wartawan, Sabtu (27/4).
Menurut Tugiyo, estafet kepemimpinan Kadin harus dilakukan secara konstitusional, agar kepemimpinan itu legitimat, bukan dengan cara yang illegal.
Selain itu, Tugiyo juga mengaku namanya dicatut dan disebutkan hadir dalam Munaslub Kadin. "Saya tidak ikut dan nama saya dicatut," tegas Tugiyo.
Dia juga mempertanyakan mandat para peserta yang ikut dalam pertemuan di Pontianak itu, "Atas nama siapa dan siapa yang memberikan?," tanya Tugiyo.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Kadinda Jabar, Agung Suryamal. "Ada yang mencatut Kadinda Jawa Barat. Mereka mengatasnamakan wakil Jabar."
Padahal Jabar tidak pernah mengirim utusan atau mandat untuk Munaslub di Pontianak dan Kadin Jabar menolak adanya Munaslub dan keberadaan forum Kadin Provinsi, imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuatkan Dulu di Domestik, Baru Suruh BUMN Ekpansi Keluar
Redaktur : Tim Redaksi