jpnn.com, JAKARTA - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang terus berupaya mentransformasi pendidikan.
Salah satunya melalui penyaluran bantuan subsidi upah (BSU), bagi pengajar dan tenaga kependidikan.
BACA JUGA: Nadiem Makarim Melarang Orang Tua Ikutkan Anak Bimbingan Belajar Khusus Asesmen Nasional
"Kami beri dua jempol kepada Mas Menteri. Lega kami mendengar gebrakan Mas Nadiem," kata Ketua Komisi X Syaiful Huda dalam rapat kerja dengan Mendikbud, Selasa (16/11).
Menurut Syaiful Huda, Kemendikbud konsisten memerhatikan kesejahteraan guru. Ini menjadi bagian realisasi Dana BOS dan BAUP PAUD, yang menjawab kesulitan dan tantangan pendidikan di daerah.
Jempol dua juga diberikan Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf. Menurut dia, Nadiem Makarim layak diapresiasi karena kebijakannya mampu menjawab masalah honorer baik pendidik maupun tenaga kependidikan yang sering ditemui di lapangan.
"Saya gembira, sudah ada solusi untuk guru honorer dan tenaga kependidikan. BSU dan rekrutmen 1 juta guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah kabar yang sangat menggembirakan," ujar Dede Yusuf.
BACA JUGA: Nadiem Makarim Akhirnya Merasakan Sendiri Leletnya Internet di Luar Jawa
Mendikbud Nadiem Makarim merespon hangat apresiasi Komisi X DPR-RI. Dia mengaku menemukan di mana-mana guru penggerak. Motivasi dari guru-guru yang ditemuinya di seluruh Indonesia ini menambah semangat dirinya.
Terkait anggaran Kemendikbud, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im melaporkan total pagu Kemendikbud menjadi Rp85,6 triliun setelah koreksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari berbagai unit.
Realisasi hingga per 14 November 2020 berada pada 62,21 persen pada akhir Desember ditargetkan realisasi Kemendikbud mencapai lebih dari 97 persen.
“Yang terbesar adalah penyaluran subsidi kuota internet Rp 3,7 triliun, Bantuan Subsidi Upah Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp 3,6 triliun, dan Program Indonesia Pintar Rp 2 triliun,” jelas Ainun.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian menyoroti penyerapan Kemendikbud yang baru 62 persen. Namun mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang diluncurkan Kemendikbud yang selalu memerhatikan kondisi peserta didik dan tenaga pendidik.
“Saya senang dan bangga ada di Komisi X, karena ada BSU, PIP, dan bantuan PTN dan LL Dikti. Ini kami bisa memahami. Terima kasih juga untuk Peta Jalan Pendidikan. Ini sangat membesarkan hati,” tutur Hetifah.
Pada rapat kerja kali ini, Kemendikbud mengusulkan Peta Jalan Pendidikan dapat dikukuhkan menjadi Peraturan Presiden. Tujuannya adalah agar kekuatan Peta Jalan Pendidikan dapat bertambah.
“Banyak sekali kebijakan-kebijakannya yang melibatkan pemerintah daerah dan kementerian lainnya, dan agar dapat perubahan dapat kita jalankan lebih cepat,” pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad