jpnn.com, JAKARTA - Persepsi publik terhadap kinerja aparat penegak hukum mengalami pelemahan. Menurut survei terbaru Polling Institute, sebanyak 42% responden berpandangan penegakan hukum buruk, 25,8% menjawab baik/sangat baik, 25,4% menilai biasa saja, dan 6,8% sisanya tidak menjawab.
Pada survei Polling Institute periode Agustus 2023, hanya 36,5% responden yang menyebut penanganan hukum buruk, sangat baik/baik 28,7%, sedang 29,4%, dan tidak menjawab 4,3%.
BACA JUGA: Pejabat Kementan Tersangka Kasus Gratifikasi Datangi Gedung KPK
Peneliti Polling Institute Kennedy Muslim menyampaikan melemahnya persepsi publik disebabkan beberapa faktor. Contohnya, kasus korupsi BTS 4G yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, indikasi kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Semua faktor tersebut sedikit banyak berkontribusi terhadap memburuknya persepsi penegakan hukum yang terekam di survei awal Oktober ini," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/10) malam.
BACA JUGA: KPK Takkan Halangi Polisi Periksa SYL dalam Kasus Dugaan Pemerasan
Diketahui, pimpinan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan dan tengah didalami Polda Metro Jaya.
KPK juga sempat meminta maaf karena menetapkan dua perwira TNI sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Badan SAR Nasional (Basarnas).
BACA JUGA: KPK Tangkap Mantan Mentan SYL karena Panik?
Selain itu, Ketua KPK Firli Bahuri kerap kali terlibat skandal yang menyebabkan integritasnya dipertanyakan, seperti menjemput Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar yang akan diperiksa sebagai saksi pada 2018, pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro, serta dugaan pembocoran dokumen penyelidikan kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM.
Semua skandal itu mengikis kepercayaan publik kepada institusi KPK dan para pimpinannya.
Merujuk data riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 3-9 Agustus 2023, KPK tidak lagi menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya masyarakat karena hanya didukung 68%.
Publik justru paling percaya Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan 74%.
Ini tidak lepas dari berbagai kasus korupsi yang ditangani dan menyedot perhatian publik. Misalnya, perkara BTS 4G, pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II, hingga pengusutan berbagai rasuah di badan usaha milik negara (BUMN).
Kennedy mengatakan bahwa memburuknya reputasi penegakan hukum menjadi tugas berat bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Apalagi, hal itu terjadi tahun politik, di mana aparat didorong netral dan objektif dalam menangani sebuah perkara.
"Netralitas dan objektivitas penanganan kasus harus dikedepankan guna menghindari tuduhan politisasi hukum di tahun politik. Namun, tanpa mengendurkan semangat pemberantasan korupsi. Ini semua merupakan variabel penting terkait legacy Presiden Jokowi memasuki masa akhir pemerintahannya," tuturnya.
Untuk diketahui, survei Polling Institute digelar dengan melibatkan 1.206 responden yang telah memiliki hak pilih. Mereka dipilih dengan metode pembangkitan nomor telepon secara acak (random digit dialling).
Para responden diwawancara melalui sambungan telepon oleh penanya terlatih. Adapun toleransi kesalahan (margin of error) survei sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (dil/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif