JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras kepada Ketua KPU Provinsi Bali I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, Ketua KPU Kabupaten Buleleng Kadek Cita Ardana dan Ketua Kabupaten Karangasem Luh Putu Lastiawati.
Menurut Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, sanksi diberikan setelah DKPP menilai ketiga teradu melakukan sejumlah pelanggaran di antaranya tidak melakukan tata cara pelaksanaaan pemilihan kepala daerah sesuai prosedur, tidak mengizinkan tim asistensi pengadu mengikuti rapat pleno, membiarkan pengamanan yang berlebihan, dan melakukan pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur.
"Oleh karena itu DKPP memutuskan mengabulkan sebagian gugatan penggugat," ujar Jimly dalam pembacaan putusan di gedung DKPP, Jakarta, Selasa (25/6).
Dalam putusannya, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan ringan terhadap 4 anggota KPU Provinsi Bali, 3 anggota KPU Kabupaten Buleleng dan 4 anggota KPU Kabupaten Karangasem.
"DKPP merehabilitasi nama baik teradu 1,2,3,4,5,6,7,8,9 masing-masing atas nama ketua dan anggota KPU Badung dan Tabanan," ujarnya.
Putusan dijatuhkan setelah sebelumnya pasangan calon Gubernur Bali, Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan mengadukan dugaan pelanggaran kode etik seluruh penyelenggara Pemilu di Bali yang berjumlah 23 orang.
"Menimbang pelaksanaan tempat rapat pleno, DKPP menilai tidak dibenarkan lagi dilaksanakan di kantor kepala daerah, jika kepala daerah yang bersangkutan berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada. Namun belum termasuk pelanggaran kode etik karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Atas putusan ini DKPP memerintahkan KPU pusat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan.(gir/jpnn)
Menurut Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie, sanksi diberikan setelah DKPP menilai ketiga teradu melakukan sejumlah pelanggaran di antaranya tidak melakukan tata cara pelaksanaaan pemilihan kepala daerah sesuai prosedur, tidak mengizinkan tim asistensi pengadu mengikuti rapat pleno, membiarkan pengamanan yang berlebihan, dan melakukan pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur.
"Oleh karena itu DKPP memutuskan mengabulkan sebagian gugatan penggugat," ujar Jimly dalam pembacaan putusan di gedung DKPP, Jakarta, Selasa (25/6).
Dalam putusannya, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan ringan terhadap 4 anggota KPU Provinsi Bali, 3 anggota KPU Kabupaten Buleleng dan 4 anggota KPU Kabupaten Karangasem.
"DKPP merehabilitasi nama baik teradu 1,2,3,4,5,6,7,8,9 masing-masing atas nama ketua dan anggota KPU Badung dan Tabanan," ujarnya.
Putusan dijatuhkan setelah sebelumnya pasangan calon Gubernur Bali, Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan mengadukan dugaan pelanggaran kode etik seluruh penyelenggara Pemilu di Bali yang berjumlah 23 orang.
"Menimbang pelaksanaan tempat rapat pleno, DKPP menilai tidak dibenarkan lagi dilaksanakan di kantor kepala daerah, jika kepala daerah yang bersangkutan berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada. Namun belum termasuk pelanggaran kode etik karena belum diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Atas putusan ini DKPP memerintahkan KPU pusat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilgub Jateng tak Ada Gugatan, KPU Senang
Redaktur : Tim Redaksi