JAKARTA - Sikap para calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang dapat menerima hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai suatu bentuk kemajuan dalam kegiatan berdemokrasi di Indonesia.
Karena itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, berharap sikap legawa tersebut dapat menjadi teladan bagi kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat lain.
“Sampai sejauh ini belum ada pengaduan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu situasi keamanan pada saat penyelenggaraan juga kondusif dan tidak ada konflik. Ini sangat positif untuk bagi kemajuan berdemokrasi di Indonesia,” ujar Husni saat menerima laporan pelaksanaan Pilkada Jawa Tengah dari Ketua KPU Jawa Tengah M Fajar Subhi di Jakarta, Kamis (20/6).
Husni menyadari, banyak pelaksanaan Pilkada tidak berlangsung semulus Pilkada di Jawa Tengah. Sehingga tidak heran, beberapa pihak kemudian menuding pemilukada sebagai salah satu penyumbang konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.
“Padahal jika dikaji lebih mendalam, konflik pemilukada terjadi bukan karena cara memilihnya yang bersifat langsung, tetapi karena para kandidat dan pendukungnya tidak puas dengan hasil yang ditetapkan oleh KPU,” katanya.
Karena itu Husni menilai pemikiran mengembalikan pemilihan kepala daerah langsung menjadi dipilih kembali DPRD, tidak relevan. Sebab kalau pun pemilihannya di DPRD, pihak tertentu yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan tetap akan berupaya memicu konflik.
Menurut Husni, koflik dapat diatasi salah satunya dengan terus meningkatkan netralitas KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilukada. Karena pembiayaan pemilukada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dapat saja menjadi ruang bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah incumbent (petahana) melakukan intervensi dalam penyelenggaraan tahapan.
“KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota banyak bersoal dengan penyelenggaraan Pemilukada. Ke depan hal ini yang akan terus kita tata. Jangan sampai KPU dituduh melakukan praktik jual beli suara. Kita perlu kepercayaan publik yang tinggi dalam penyelenggaraan pemilukada,” ujarnya.
Partisipasi pemilih yang rendah juga problem dalam penyelenggaraan pemilukada. Pemilukada Jawa Tengah yang dimenangi pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjadmoko, tingkat partisipasinya hanya 51 persen atau menurun dari pemilukada 5 tahun yang lalu dengan partisipasi mencapai 60 persen.
Dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 27.385.985 orang, pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 15.220.612 orang.(gir/jpnn)
Karena itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, berharap sikap legawa tersebut dapat menjadi teladan bagi kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat lain.
“Sampai sejauh ini belum ada pengaduan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu situasi keamanan pada saat penyelenggaraan juga kondusif dan tidak ada konflik. Ini sangat positif untuk bagi kemajuan berdemokrasi di Indonesia,” ujar Husni saat menerima laporan pelaksanaan Pilkada Jawa Tengah dari Ketua KPU Jawa Tengah M Fajar Subhi di Jakarta, Kamis (20/6).
Husni menyadari, banyak pelaksanaan Pilkada tidak berlangsung semulus Pilkada di Jawa Tengah. Sehingga tidak heran, beberapa pihak kemudian menuding pemilukada sebagai salah satu penyumbang konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.
“Padahal jika dikaji lebih mendalam, konflik pemilukada terjadi bukan karena cara memilihnya yang bersifat langsung, tetapi karena para kandidat dan pendukungnya tidak puas dengan hasil yang ditetapkan oleh KPU,” katanya.
Karena itu Husni menilai pemikiran mengembalikan pemilihan kepala daerah langsung menjadi dipilih kembali DPRD, tidak relevan. Sebab kalau pun pemilihannya di DPRD, pihak tertentu yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan tetap akan berupaya memicu konflik.
Menurut Husni, koflik dapat diatasi salah satunya dengan terus meningkatkan netralitas KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilukada. Karena pembiayaan pemilukada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dapat saja menjadi ruang bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah incumbent (petahana) melakukan intervensi dalam penyelenggaraan tahapan.
“KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota banyak bersoal dengan penyelenggaraan Pemilukada. Ke depan hal ini yang akan terus kita tata. Jangan sampai KPU dituduh melakukan praktik jual beli suara. Kita perlu kepercayaan publik yang tinggi dalam penyelenggaraan pemilukada,” ujarnya.
Partisipasi pemilih yang rendah juga problem dalam penyelenggaraan pemilukada. Pemilukada Jawa Tengah yang dimenangi pasangan Ganjar Pranowo dan Heru Sudjadmoko, tingkat partisipasinya hanya 51 persen atau menurun dari pemilukada 5 tahun yang lalu dengan partisipasi mencapai 60 persen.
Dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 27.385.985 orang, pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 15.220.612 orang.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Tolak Anggaran Bawaslu Dipangkas
Redaktur : Tim Redaksi