jpnn.com, JAKARTA - Kabar petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia karena diracun dibantah Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua KPU Arief Budiman menegaskan kabar tersebut adalah hoaks. Menurut Arief, sampai saat ini dari data yang diterimanya tidak ada yang meyebutkan petugas KPPS meninggal dunia akibat diracun.
BACA JUGA: Politikus PAN Nilai Investigasi dari Kemenkes Terlambat
“Tidak ada (petugas KPPS yang diracun). Sampai saat ini tidak ada laporan yang menyatakan bahwa yang meninggal ini karena diracun,” ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (11/5).
BACA JUGA: Sudah 469 Petugas KPPS yang Meninggal, Benarkah ada yang Diracun? Ini Jawaban KPU
BACA JUGA: Sempat Muntah Darah, Petugas KPPS di Gowa Meninggal
Arief mengatakan, dari data yang ia terima petugas KPPS yang meninggal dunia karena kelelahan, dan sakit yang diderita. Jadi apabila ada kabar yang menyebut petugas KPPS mati diracun, maka bisa dipastikan itu bohong.
“Yang ada justru mereka sudah sakit. Ada yang jantung, hipertensi,” katanya.
BACA JUGA: Ketua KPPS di Kebalen Meninggal
BACA JUGA: Kalau Perlu Silakan Bentuk Tim Investigasi Terkait Petugas KPPS Meninggal Dunia
Terpisah, Komisioner KPU Viryan Aziz juga mengeluhkan adanya isu hoaks mengenai petugas KPPS tewas akibat diracun. Menurutnya, sangat tidak pantas petugas yang telah gugur dipolitisasi dengan hoaks.
“Jangan mempolitisasi petugas KPPS yang gugur. Hormati perjuangan mereka yang berkerja dengan semangat sukarela dan telah meyukseskan Pemilu 2019,” ungkap Viryan.
Oleh sebab itu, Viryan mengharapkan oknum-oknum yang membuat dan memainkan isu petugas KPPS diracun perlu ditindak oleh pihak kepolisian. Jangan sampai isu ini terus berkembang.
“Kami minta diberi sanksi pidana berat karena menyebarkan hoaks di tengah kedukaan yang ada,” tuturnya.
BACA JUGA: Pernyataan Menkeu soal Banyak Petugas KPPS, Panwaslu, dan Polri Meninggal Dunia
Adanya isu mengenai petugas KPPS yang meninggal dunia juga membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma’ruf Amin prihatin. Karena tidak semestinya isu itu digulirkan bahkan dipolitisasi oleh sekelompok orang.
“Sebenarnya terlalu berlebihan dan sungguh kita prihatin, orang jadi korban malah dijadikan alat politik,” ujar Wakil Ketua TKN Jokowi - Ma’ruf, Abdul Kadir Karding.
Karding mengatakan, memang harus ada evaluasi terhadap penyelenggaran Pemilu 2019 ini. Kalau perlu investigasi. Namun tidak bernuansa politis. Misalnya dengan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari Polri, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
“Ini menjadi bahan bagi kita untuk ke depan melakukan evaluasi kepada Pemilu 2019 ini,” pungkasnya. (jpc/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudah 469 Petugas KPPS yang Meninggal, Benarkah ada yang Diracun? Ini Jawaban KPU
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti