jpnn.com, JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengungkap, selama 2019 ada 24 dari 109 putusan MK tidak dipatuhi. Angka itu, menurut Usman, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 2019.
"Menjumpai angka 22,01 persen dari 109 putusan tidak dipatuhi seluruhnya, ini jelas mengundang tanda tanya besar. Temuan itu bukan saja penting bagi MK, akan tetapi juga patut menjadi perhatian kita bersama," ujar Anwar Usman dalam sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28/1).
BACA JUGA: Sepanjang 2019, UU Pemilu Paling Sering Diuji Materi di MK
Menurut Usman, adanya ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan doktrin negara hukum dan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
Walaupun konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam bernegara, kata Anwar Usman, apabila tidak ditegakkan dan ditaati, UUD NRI 1945 tidak akan berarti apa-apa.
BACA JUGA: MK Gelar Uji Materi UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
"Jika demikian faktanya, negara hukum yang kita cita-citakan masih menjumpai tantangan berat. Sejarah di berbagai belahan dunia sejak zaman dahulu membuktikan, manakala konstitusi tidak diindahkan, maka menjadi awal runtuhnya sebuah bangsa," kata dia.
Kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, kata dia, mencerminkan kedewasaan dan kematangan sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum.
BACA JUGA: Lihat Nih Kemesraan Jokowi dan Prabowo Saat Tinjau Kapal Selam
Ada pun sepanjang 2019 Mahkamah Konstitusi menangani 122 perkara pengujian undang-undang dengan sebanyak 85 perkara diterima pada 2019 dan 37 perkara dari 2018. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fajar W Hermawan