Ketua MPR Bamsoet Tegaskan Pemicu Polarisasi Tidak Boleh Terjadi Lagi di Pemilu 2024

Senin, 22 Mei 2023 – 10:46 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR dan konsolidasi kader di DPD II Partai Golkar Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu (21/5) malam. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, PURBALINGGA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kondisi bangsa Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang muncul dari faktor internal maupun eksternal.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan salah satu tantangan tersebut, yaitu melemahnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa, khususnya di kalangan generasi muda bangsa.

BACA JUGA: Bamsoet Dukung Gagasan Megawati Soekarnoputri Soal Reposisi MPR RI

Bamsoet yang akrab disapa itu lantas merujuk hasil survei yang dirilis Setara Institute dan INFID (Forum on Indonesian Development) pada 17 Mei 2023 yang mengungkapkan bahwa 83,3 persen pelajar SMA berpandangan bahwa Pancasila adalah ideologi yang tidak permanen atau dapat digantikan.

Sementara itu, hasil survei Pusat Studi Kebangsaan Indonesia dan Litbang Kompas pada Januari 2023, mengungkap bahwa 86,1 persen mahasiswa tidak setuju jika Pancasila diganti.

BACA JUGA: Ketua MPR Bamsoet Ingatkan Ancaman Kemerosotan Moral Generasi Muda Sudah di Depan Mata

Survei SMRC pada Juni 2022 juga menyatakan 82 persen masyarakat menganggap Pancasila sebagai ideologi negara tidak boleh diubah.

"Fenomena tersebut mengisyaratkan setidaknya dua hal penting," ungkap Bamsoet memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR dan konsolidasi kader di DPD II Partai Golkar Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu (21/5) malam.

Hal penting pertama, lanjut Bamsoet, proses internalisasi Pancasila belum sepenuhnya menjangkau generasi muda bangsa, khususnya kalangan pelajar SMA.

"Kedua, bahwa persepsi dan sikap generasi muda terhadap ideologi negara masih bersifat labil sehingga perlu untuk terus dibangun dan dikembangkan," sebutnya.

Bamsoet pun mengingatkan tantangan kebangsaan lainnya adalah adanya potensi konflik horizontal di tengah kontestasi politik.

Sejarah mencatat, pada setiap penyelenggaraan Pemilu, selalu meninggalkan residu persoalan.

Misalnya pada penyelenggaraan Pilpres 2019 yang lalu, kerusuhan massa yang terjadi pascapenetapan hasil penghitungan dan perolehan suara nasional, telah menyebabkan sembilan orang menjadi korban tewas.

"Menyongsong penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak tahun 2024, kita harus menghindarkan paradigma klise, di mana kontestasi politik menjadi pemantik lahirnya konflik horizontal," pesan Bamsoet.

Dia menegaskan kontestasi politik tidak boleh memicu polarisasi masyarakat pada dua kutub yang berseberangan.

"Pemicu polarisasi tidak boleh terjadi, baik sebelum, selama, hingga pascapenyelenggaraan Pemilu," tegas Bamsoet.

Dalam kesempatan itu, turut hadir Kepala Kesbangpol Purbalingga Pandi, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purbalingga Tenny Yuliawati, pengurus serta kader Partai Golkar Kabupaten Purbalingga. (mrk/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler