Ketua MPR Bamsoet Tegaskan Perlunya Hubungan Industrial Sesuai Nilai Luhur Pancasila

Rabu, 19 Juni 2024 – 22:30 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo saat berbicara dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama SOKSI yang digelar di Jakarta, Rabu (19/6). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA -  Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan perlunya hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Hal itu disampaikannya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama SOKSI yang digelar di Jakarta, Rabu (19/6).

BACA JUGA: Resmikan Operasional Pabrik Amunisi Swasta Pertama di Indonesia, Ini Harapan Bamsoet

Dia menilai hadirnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila, merupakan tonggak penting dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Kepmenaker tersebut memastikan hubungan industrial antara pemerintah, buruh dan pengusaha dapat berjalan sesuai nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

BACA JUGA: Pemuda Pancasila Bakal Menghukum Kader yang Tak Dukung Anies

"Untuk memajukan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan inklusif, dibutuhkan hubungan industrial yang harmonis," kata Bamsoet.

Karena itu, lanjut dia, sebagus apapun peraturan yang dibuat hanya bisa dirasakan manfaatnya apabila diimplementasikan secara tepat.

BACA JUGA: Bertemu GPN 08, Ketua DPD RI Siap Kawal Presiden Terpilih Prabowo Perkuat Pancasila

"Peraturan yang sudah bagus jangan hanya berakhir di atas meja kerja saja tanpa diterapkan dalam kehidupan nyata," tegas Bamsoet mengingatkan.

Dia menyampaikan selama satu dekade terakhir, Indonesia telah menunjukan ketahanan ekonomi yang luar biasa.

Indonesia berhasil melalui berbagai tantangan global dan domestik, salah satunya pandemi Covid-19.

Padahal, pertumbuhan ekonomi nasional sempat terkontraksi selama empat kuartal pada periode tahun 2020-2021 menyebabkan perekonomian terjerembab pada jurang resesi.

Bamsoet menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 mencapai lebih dari 7 persen, dan untuk pertama kalinya semenjak krisis moneter 1998, Indonesia mengalami penurunan PDB hingga minus 3,49 persen.

"Melalui semangat gotong royong, akhirnya kita bisa melakukan titik balik kebangkitan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2021, di mana pertumbuhan ekonomi melonjak hingga mencapai 7,07 persen," ujar Bamsoet yang juga menjabat sebagai Waketum Golkar.

Sepanjang 2022 dan 2023 hingga triwulan pertama 2024, kata Bamsoet lagi, pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5 persen.

"Dengan pertumbuhan yang stabil, Tingkat pengangguran terbuka per Februari 2024 turun hingga mencapai angka 4,82 persen," sebutnya.

Di sisi lain, lanjut dia, bangsa Indonesia tidak bisa menutup mata bahwa saat ini masih ada masalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang menjadi tantangan yang harus dijawab dalam memaksimalkan potensi kalangan muda.

BPS mencatat hampir 10 juta atau sekitar 22,25 persen generasi Z berusia 15-24 tahun berstatus tidak memiliki kegiatan, baik kegiatan di pekerjaan, pendidikan, maupun training/pelatihan.

"Jika data Gen Z ditambah kelompok usia 25-29 tahun, maka terdapat 66 persen kalangan muda yang tidak memiliki kegiatan. Artinya, dua dari tiga kaum muda produktif berusia di bawah 30 tahun justru sedang menganggur atau tidak memiliki kegiatan," pungkas Bamsoet. (mrk/jpnn))


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler