jpnn.com, MEDAN - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Presiden RI Joko Widodo disambut meriah ribuan peserta Musyawarah Nasional (Munas) Ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di Ballroom Hotel Santika Premier Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (17/11).
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang hadir sebagai pembicara utama, mengungkapkan bahwa Indonesia menganut demokrasi Pancasila. Sistem ekonominya juga harus berpijak pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Ajak Zulkifli dan Oso Satu Pesawat ke Medan
“Pertanyaan besarnya adalah sudahkah terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Zulkifli dari atas mimbar. Ribuan anggota KAHMI berjubel memenuhi ruangan, sebagian berdiri.
"Jawabannya adalah Indonesia belum mencapai harapan yang dicita-citakan Pancasila dan Konstitusi negara. Masih banyak terjadi kesenjangan antara yang kaya dan miskin dan kesenjangan antar daerah. Kesenjangannya sangat kentara, satu persen orang kaya dan berkuasa menguasai 64 persen lahan ini fakta valid sebab yang bicara mantan menteri kehutanan. Ini adalah masalah kita sekarang ini," katanya.
BACA JUGA: KAHMI di Tengah Pusaran Pragmatisme Politik
Hadir juga beberapa tokoh nasional antara lain Wakil Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Sumatera Utara, Presidium Majelis Nasional KAHMI Mahfud MD, Akbar Tanjung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan.
Diutarakan Zulkifli Hasan, dalam kajian yang digelar di MPR juga muncul lima hal yang menjadi masalah bangsa. Yakni kemiskinan, masalah ketidakadilan, korupsi, kesenjangan, dan ketidakpercayaan.
BACA JUGA: Nelayan Gantungkan Harapan Pada Zulkifli Hasan
Kemiskinan, lanjutnya, sangat berdampak luas dan mempengaruhi laju pembangunan nasional.
"Kemiskinan akan menghalangi rakyat memperoleh akses pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan yang buruk akan menghasilkan SDM yang rendah yang pada akhirnya menghasilkan pri investasi rendah tabungan rendah, akses pendidikan dan kesehatan buruk, SDM rendah sehingga menghasilkan produktifitas yang juga rendah," terangnya.
Masalah kemiskinan dan kesenjangan menurut Zulkifli Hasan semestinya tidak perlu terjadi sebab, negara sudah bersumpah akan melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang senasib dan sepenanggungan serta adanya semangat gotong royong yang diterjemahkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yakni kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
"Melihat hal tersebut, harus benar-benar diupayakan untuk ke depannya jangan sampai ada lagi rakyat tewas sia-sia karena kemiskinannya sakit dan ditolak karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Kalau itu terjadi maka negara telah melanggar konstitusi. Kalau kita ingin bicara Pancasila hal-hal itulah yang mestinya dibahas bukan soal pilihan Pilkada yang mendukung ini Pancasilais mendukung itu tidak Pancasilais," tandasnya.
Zulkifli Hasan berharap agar KAHMI sebagai salah satu elemen bangsa mampu menghasilkan pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran terbaiknya untuk kemajuan bangsa dan negara agar arah pembangunan nasional dan arah pembangunan manusia bangsa searah dengan Pancasila dan konstitusi.
“Saya juga berharap KAHMI menjadi pelopor untuk mengukuhkan kembali keindonesiaan kita. KAHMI harus menjadi pelopor untuk memperkokoh kebinekaan dalam bingkai NKRI dan nilai-nilai kebangsaan,” pungkas Zulkifli. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HNW Puji Antusiasme Kaum Ibu Ikut Sosialisasi Empat Pilar
Redaktur : Tim Redaksi