jpnn.com, KUNINGAN - Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo yang mesti dihormati. Reshuffle kabinet menjadi kewenangan penuh presiden.
"Saya Ketua MPR menghormati hak prerogatif presiden itu. Reshuffle kabinet adalah hak penuh presiden," kata Zulkifli Hasan usai menyampaikan orasi kebangsaan di Kuningan, Jumat (19/1)
BACA JUGA: Zulkifli: Negara Lain Harus Belajar Toleransi pada Indonesia
Zulkifli Hasan menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Dalam reshuffle kabinet itu Idrus Marham dilantik menjadi Menteri Sosial, Moeldoko menjadi Kepala Staf Presiden. Pada saat yang sama presiden melantik Agum Gumelar menjadi anggota Wantimpres, dan Marsekal Yuyu Sutisna sebagai Kasau.
Zulhasan menolak adanya anggapan bahwa reshuffle kabinet adalah bagi-bagi untuk tim sukses. "Reshuffle kabinet adalah hak penuh presiden," ucapnya.
BACA JUGA: Cerita Zulkifli Hasan yang Jago Pilih Durian
Sementara itu dalam orasi kebangsaan dalam rangkaian safari kebangsaan di Jawa Barat, Zulhasan mengatakan bahwa perjuangan reformasi masih belum selesai. Meskipun reformasi memberikan banyak kemajuan, namun masih ada persoalan yang mesti dituntaskan.
"Pertama, soal kesenjangan. Baik kesenjangan sosial maupun kesenjangan antardaerah. Kesenjangan ini bisa melahirkan kecemburuan. Tahun ini merupakan tahun mengatasi kesenjangan," katanya.
BACA JUGA: Ketua MPR Berharap Idrus Marham Amanah Sebagai Mensos
"Kedua, adanya distrust, saling tidak percaya sehingga menimbulkan saling curiga, saling menista dan saling menghujat, juga saling pecah belah," tambahnya.
Zulhasan mengajak semua pihak untuk merekatkan persatuan, menjahit Merah Putih.
"Kita adalah keluarga Merah Putih. Pilkada jangan menghalalkan segala cara. Pilkada adalah kontestasi antar anak negeri dan teman. Semua NKRI, semua Merah Putih. Pilkada kita adu konsep dan program," pungkasnya. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Zulkifli Ogah Dikuliahi soal Toleransi oleh Diplomat Barat
Redaktur : Tim Redaksi