jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet merespons empat isu aktual hari ini. Di antaranya mengenai 67.001 orang yang mendapatkan akses Surat Izin Keluar Masuk (SKIM) Jakarta sejak dibuka pada Jumat lalu (15/5).
“Saya meminta pemerintah DKI Jakarta melakukan seleksi yang ketat terhadap pemberian izin SIKM,” kata Bamsoet kepada wartawan, Sabtu (23/5).
BACA JUGA: Konser Amal Bersama Bimbo Habiskan Rp 6,7 Miliar? Ini Bantahan Bamsoet
Bamsoet juga mendorong pemerintah DKI Jakarta memperketat mobilitas masyarakat yang keluar atau masuk wilayah DKI Jakarta, sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47/2020.
Selain itu, mendorong pemerintah DKI Jakarta bersama aparat keamanan agar memastikan seluruh warga yang masuk dan keluar dari dan ke wilayah DKI Jakarta memiliki SIKM, baik pemeriksaan di jalan arteri, jalan kolektor, maupun di jalan lokal, serta dengan tegas melarang apabila masyarakat yang keluar masuk DKI Jakarta tidak memiliki SIKM tersebut.
BACA JUGA: Konser Amal Virtual, Bamsoet: Jangan Salahkan Pihak Lain, Saya yang Bertanggung Jawab
Mantan Ketua DPR RI itu mendorong pemerintah menyosialisasikan bahwa pembuatan SIKM dapat diakses melalui situs corona.jakarta.go.id/izin-keluar-masuk-Jakarta agar seluruh masyarakat dapat mengetahui akses tersebut.
Dia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jika tidak ada kepentingan yang mendesak untuk tetap di rumah dan jaga jarak/physical distancing.
BACA JUGA: Anggota Polres Sikka Diduga Lakukan Perbuatan Terlarang, Begini Respons PMKRI Maumere
“Kami mendorong pemerintah dan aparat untuk menindak tegas pihak yang memalsukan SIMK dengan mengembalikan atau memulangkan masyarakat yang keluar atau masuk ke DKI Jakarta, atau memproses secara hukum, karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penipuan,” tegas Bamsoet.
Selain SKIM, Bamsoet juga merespons isu actual lainnya yakni adanya potensi lonjakan besar kasus Covid-19 jika muncul kerumunan masif ketika kegiatan keagamaan seperti pelaksanaan salat IdulFitri di luar rumah di lapangan terbuka ataupun masjid secara berjemaah.
Terkait hal itu, Bamsoet mendorong pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk memahami dan melaksanakan seruan dari pemerintah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pelaksanaan salat IdulFitri di rumah saja, agar potensi timbulnya lonjakan infeksi virus covid-19 tidak terjadi dan juga bertujuan untuk mencegah munculnya klaster-klaster baru penyebaran covid-19.
Selain itu, mendorong pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk meyakinkan masyarakat bahwa yang dilarang bukanlah ibadahnya, melainkan pengumpulan orang dalam jumlah banyak, di samping menghindari kerumunan dan sebagai upaya membantu pemerintah mencegah dan mengendalikan Covid-19.
Mantan Ketua DPR RI itu juga mendorong pemerintah (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) bersama aparat terus berupaya mendisiplinkan masyarakat untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan, terutama menjelang hari Raya Idulfitri dan saat Idulfitri.
“Saya mengimbau masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan physical disatncing secara ketat saat berlebaran, seperti dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman, mengenakan masker saat keluar rumah, menghindari kerumunan serta tidak mudik,” katanya.
Isu aktual ketiga yang menjadi perhatian Ketua MPR adalah perlunya pemerintah untuk memperhatikan sejumlah aspek dalam membuat protokol pendidikan di tengah situasi darurat.
Bamsoet ingin memastikan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud agar dalam protokol pendidikan di tengah situasi darurat tersebut dapat untuk mempersiapkan dan menghadapi situasi bencana daerah, bencana nasional, pandemi, hingga perang jika nantinya hal-hal tersebut terjadi di masa depan. Di antaranya kurikulum dan metode materi pembelajaran agar Kemendikbud dapat selalu siap dalam menghadapi situasi di kondisi apapun.
Selain itu, mendorong Kemendikbud memastikan seluruh daerah mendapat akses pendidikan secara merata dan melakukan upaya untuk memaksimalkan perangkat belajar pada Pusat Data dan Informasi Kemendikbud selama pembelajaran di tengah pandemic. Sebab, tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki atau dapat menjangkau jaringan internet atau televisi yang baik, apabila pembelajaran dilakukan melalui sistem online atau televisi.
Dia juga mendorong Kemendikbud juga memiliki protokol khusus bagi siswa penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak belajar mereka di tengah situasi pandemi seperti saat ini.
Bamsoet juga mendorong Kemendikbud mempersiapkan SDM guru dengan pemberian pendidikan dan pelatihan, agar mumpuni dan selalu siap dalam melakukan proses belajar-mengajar dalam situasi apapun. Karena peran guru sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar siswa-siswi di masa pandemi seperti saat ini.
Isu aktual keempat yaitu Ketua MPR RI terkait dalam rangka menyambut IdulFitri 2020 atau 1 Syawal 1441 H.
Pada kesempatan itu, Bamsoet mengimbau masyarakat untuk menerima apapun hasil dari sidang isbat yang diputuskan Kementerian Agama/Kemenag pada hari Jumat (22/5) kemarin yakni menentukan awal bulan Syawal (1 Syawal) 1441 Hijriyah yang merupakan hari raya bagi umat Islam yaitu hari raya IdulFitri.
“Mengucapkan selamat Hari Raya IdulFitri 1 Syawal 1441 H, mohon maaf lahir dan batin, bagi masyarakat Indonesia yang merayakannya,” katanya.
Selain itu, Bamsoet mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan IdulFitri secara bersama, hendaknya memperhatikan Fatwa MUI tentang Tata Cara Pelaksanaan Shalat Idul Fitri dimasa pandemi covid-19 serta kebijakan pemerintah untuk tetap shalat hari raya di rumah saja.
“Saya juga mengimbau kepada masyarakat yang tidak dapat mudik atau berkumpul bersama keluarga untuk tetap bersilaturahmi dengan keluarga melalui via daring/online, sehingga tali silaturahmi tetap terjaga,” katanya.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich