jpnn.com, JAKARTA - Setelah perang dagang yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) terhadap China, diskriminasi atau penerapan hambatan non-tarif dalam perdagangan global mungkin tidak akan berhenti pada sikap Uni Eropa (UE) terhadap komoditi CPO.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai bahwa UE dan AS menjadi contoh tentang dua kekuatan ekonomi yang merusak tatanan atau kesepakatan tentang aturan main perdagangan global yang telah ditetapkan dan disepakati dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO (World Trade Organization).
BACA JUGA: Ketua DPR Kritik PP Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
“Demi kepentingannya masing-masing, negara atau kawasan perekonomian berskala besar itu tidak lagi patuh pada aturan main yang ditetapkan WTO. Perilaku UE dan AS adalah contoh dari kekuatan perekonomian yang bertindak sesuka hati demi kepentingan kawasan masing-masing,” kata Bamsoet sapaan Bambang Soesatyo pernyataan persnya, Senin (13/1/2020).
Menurut Bamsoet, belajar dari perlakuan UE terhadap komoditi CPO, bukan tidak mungkin di kemudian hari komoditi lainnya akan mendapatkan perlakuan serupa. Oleh karena itu, negeri yang kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia harus coba merumuskan caranya sendiri untuk memaksimalkan potensi itu demi kemakmuran masyarakatnya.
BACA JUGA: Ibas Ingatkan Menteri Perdagangan Soal Kemitraan Perdagangan Internasional
Mantan Ketua DPR RI ini mengatakan ekspor bahan mentah dengan nilai tambah yang rendah sudah harus dikurangi, dengan mengutamakan pengolahan menjadi barang jadi siap pakai di negeri sendiri. Tantangannya memang tidak mudah, karena angkatan kerja Indonesia mau tak mau harus menaikkan kapasitas dan keahlian. Namun, pilihan itu sulit dihindari dan harus dimulai dari sekarang.
Bamsoet menilai gagasan dan ajakan Presiden untuk memaksimalkan potensi sawit sebagai bahan bakar alternatif relevan untuk dikaitkan dengan masa depan ketahanan energi. Indonesia mau tak mau harus lebih fokus dan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan energi baru terbarukan.
BACA JUGA: Tokoh NTT Menyoroti Persoalan Perdagangan Manusia Berkedok TKI Ilegal
“Jangan melihatnya untuk kepentingan jangka dekat, melainkan demi generasi anak-cucu. Dengan fokus pada program energi baru terbarukan, generasi bangsa terkini menyiapkan landasan yang kuat bagi masa depan ketahanan energi nasional,” katanya.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi